PPKN

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA
BAB I
PENDAHULUAN
 LATAR BELAKANG
Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengakui dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.
Sejak merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari Demokrasi Parlementer atau Liberal (1950–1959), Demokrasi Terpimpin (1959–1966) dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan demokrasi. Setelah reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi yang diterapkan saat ini masih belum jelas setelah pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Hingga sampai sekarang Demokrasi pancasila masih dipegang teguh oleh bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman hidup mereka.
 RUMUSAN MASALAH
1. Apa saja yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam Demokrasi Pancasila?
2. Apa saja pilar-pilar di dalam Demokrasi Pancasila?
3. Bagaimana cara pengamalan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
4. Bagaimana implementasi Demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di era reformasi?
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Pengertian implementasi
Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Notonagoro, ahli terkemuka filsafat pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berperikebadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Dardji Darmodiharjo yaitu Paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Disamping pengertian di atas, pengertian Demokrasi Pancasila dibedakan dalam aspek materiil dan aspek formal. Dalam pengertian aspek materiil (substansi / isi ) demokrasi pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Demokrasi Pancasila bukan hanya merupakan demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Dalam pengertian aspek formal, demokrasi pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat.
Pancasila adalah landasan ideologi atau tujuan pokok Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan harga mati. Sedangkan pengertian pancasila menurut Muhammad Yamin yaitu pancasila berasal dari kata Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
Menurut pendapat Ir. Soekarno Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.
Menurut pendapat Notonegoro Pancasila adalah Dasar Falsafah Negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan Ideologi negara yang diharapkan menjadi pendangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
BAB III
PEMBAHASAN
 Prinsip-prinsip dasar dalam Demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut :
1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan Musyawarah.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
 Pilar-pilar Demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut :
1. Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa.
2. Demokrasi dengan kecerdasan.
3. Demokrasi dengan berkedaulatan rakyat.
4. Demokrasi dengan Rule of Law.
5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan.
6. Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah.
9. Demokrasi dengan kemakmuran.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

 Pengamalan Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang diintegrasikan (diliputi dan dijiwai) oleh sila-sila dalam Pancasila. Identitas demokrasi Pancasila adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi Pancasila terkandung dua asas pokok, yakni asas kerakyatan dan asas musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah asas atau dasar yang membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya, seperti :
1. Demokrasi liberal yang menganut sistem voting dan dominasi mayoritas.
2. Demokrasi rakyat yang menganut pemusatan kekuasaan.
Sumber hukum demokrasi misalnya :
1. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
2. UUD 1945 pasal 1 ayat 2
Pedoman operasional demokrasi Pancasila adalah ketetapan-ketetapan MPRS/MPR. Unsur-unsur yang terkandung dalam demokrasi Pancasila :
1. Kesadaran bereligius (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan menolak atheisme.
2. Berpangkal kebenaran dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa.
3. Berlandaskan budi pekerti yang luhur dan berkepribadian Indonesia.
4. Keseimbangan antara individu dan masyarakat, manusia dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhannya.
5. Berlandaskan tinjauan lahir dan batin.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sehingga dapat dihindari adanya dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Sebagai contoh, dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat sehingga semua pendapat dapat ditampung, dihargai, dan dibahas untuk kemudian diambil kata sepakat. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang kalah atau menang, semua pihak akan merasa puas. Musyawarah mufakat hendaknya dilakukan dengan :
1. Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengambil keputusan dengan seadil-adilnya.
3. Tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan kesimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghargai dan menghormati pendapat, pikiran atau gagasan orang lain.
5. Semangat tolong-menolong dan kerjasama untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
6. Berusaha bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam musyawarah mufakat adalah :
1. Setipa peserta harus diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk mengemukakan pendapat.
2. Pendapat yang dikemukakan mempunyai kesediaan mendengar dan mempertimbangkan pendapat orang lain.
3. Tiap peserta harus mempunyai kesediaan mendengar dan mempertimbangkan pendapat orang lain.
4. Tujuan keputusan yang akan diambil haruslah untuk kepentingan bersama dengan memperhatikan kepentingan tiap-tiap anggota sehingga harus dicari keselarasan antara kepentingan bersama dan kepentingan individu.
 Kehidupan yang Berasaskan Musyawarah Mufakat
Secara ideal konstitusional wajah demokrasi Pancasila bersumberkan pada tatanan nilai sosial dan budaya bangsa. Adapun identitas demokrasi Pancasila adalah pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia dan menjiwai serta meliputi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun di dalam sila keempat Pancasila itu terkandung makna bahwa untuk menyelesaikan persoalan atau masalah hendaknya ditempuh dengan jalan pembahasan bersama atau ditempuh dengan musyawarah mufakat. Untuk itu, rakyat Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Hal ini dapat dilihat dalam praktik kehidupan sejak jaman nenek moyang kita dulu bahwa manusia selalu hidup bersama, hidup dengan manusia lain, hidup dengan lingkungan alam, adat istiadat yang dapat mempengaruhi cara hidup manusia. Paham demokrasi bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, karena paham ini sesungguhnya telah mendarah daging pada rakyat Indonesia.
Adapun yang dimaksud dengan musyawarah adalah pengambilan keputusan secara bersama atas dasar saling menghormati dan menghargai setiap pendapat yang dikemukakan. Singkatnya musyawarah adalah cara merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Hal tersebut sudah dipraktikkan sejak dahulu di kalangan adat bahkan sampai sekarang, dan merupakan anjuran untuk dilaksanakan dalam lembaga-lembaga pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan musyawarah sesuai dengan sifat dan sikap bangsa Indonesia.
 Meningkatkan Pengalaman Demokrasi Pancasila dalam Berbagai Kegiatan
Demokrasi Pancasila tidak hanya diterapkan dalam kehidupan politik yang mengatur tentang masalah politik negara, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang menyangkut kehidupan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hal itu berarti demokrasi Pancasila dapat dikembangkan dan diamalkan dalam berbagai kegiatan hidup, baik kegiatan di bidang kehidupan beragama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan.
 Implementasi Demokrasi Pancasila Era Reformasi Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat
Salah satu implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum. Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat Pemilu merupakan suatu ajang aspirasi rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Masalah Pemilu diatur dalam UUD 1945 tentang Pemilihan Umum Bab VII B Pasal 22E sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 ke-3 Tahun 2001 yang berbunyi:
1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang-Undang.
7. Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan UUD 1945.
8. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu dan dalam pelaksanannya menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.
Peserta pemilu adalah parpol untuk calon anggota legislative dan perseorangan untuk calon anggota DPD yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No.12 Tahun 2003.
Sebagai Negara demokrasi, Indonesia memberikan hak yang sama bagi warganya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Menurut pasal 14 UU No.12 Tahun 2003, untuk dapat didaftar sebagai pemilih, pemilih harus berumur 17 tahun atau sudah kawin, tidak terganggu jiwanya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Sedangkan untuk manjadi calon anggota DPR,DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, syarat-syaratnya adalah berumur 21 tahun/ lebih, bertakwa kepada Tuhan YME, berdomisili di wilayah NKRI, tidak ikut organisasi terlarang, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pengadilan yang memiliki hukum tetap, tidak sedang menjalani tindak pidana penjara, sehat jasmani dan rohani serta terdaftar sebagai pemilih.
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, DPR beserta Presiden menyusun UU No. 31 tahun 2002 tentang Parpol. Parpol mempunyai fungsi sebagai sarana pendidikan politis, sosialisasi. Komunikasi dan rekuiretmen politik. Tujuan parpol secara umum adalah melaksanakn cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya adalah memperjuangkan citacitanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Secara umum, pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru dianggap oleh kebanyakan masyarakat tidak berlangsung secara demokratis. Berbagai strategi dihalalkan oleh sebuah partai yang berkuasa pada saat itu untuk terus memenangkan pemilu. Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari jabatan Presiden, memberikan angin segar di tengah masyarakat.
Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di indonesia yang dianggap dunia internasional sebagai yang paling demokratis. Dengan menambahkan asas jujur dan adil di belakang langsung, umum, bebas, rahasia, pemilu 1999 untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh lembaga independen bernama KPU. Pelaksanaannya pun sangat terbuka di bawah pengawasan dari berbagai lembaga pengawas independen, baik lokal maupun asing. Perubahan positif juga terjadi pada susunan dan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif. Kini, presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR karena Presiden beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat sehingga peran lembaga legislatif hanya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemerintahan.
Pemilu 2004 dan 2009 menggunakan sisitem yang sama dengan pemilu sebelumnya yaitu multipartai. Hanya bedanya, pada pemilu 2004 dan 2009 menggunakan dua sisitem sekaligus yaitu sistem distrik untuk anggota DPD dan sisitem proporsional untuk pemilihan anggota DPR. Walaupun agak ganjil dalam penggunaan dua sisitem secara sekaligus, tetapi ini merupakan hal yang lumrah bagi sebuah negara yang masyarakatnya sedang dalam tahap belajar demokrasi.
BAB IV
SIMPULAN dan SARAN
 Kesimpulan
Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan
untuk rakyat. Istilah demokrasi ini memberikan posisi penting bagi rakyat sebab dengan demokrasi, hak-hak rakyat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin.
Penerapan demokrasi di berbagai Negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Indonesia sendiri menganut demokrasi pancasila di mana demokrasi itu dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila sehingga tidak dapat diselewengkan begitu saja. Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum baik legislatif maupun presiden dan wakil presiden terutama di era reformasi ini, aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsung dan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud.
 Saran
Demokrasi menekankan pada kedaulatan rakyat di mana hak-hak rakyat dihargai dan tidak dibatasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak selalu meningkat begitu saja, melainkan mengalami pasang surut, mulai dari demokrasi parlementer pada tahun 1945, demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga akhirnya demokrasi pancasila seperti sekarang ini.
Di era reformasi ini, demokrasi pancasila lebih menonjolkan pada kekuatan multi partai dan peran parpol. Implementasi demokrasi pancasila salah satunya dengan diadakannya Pemilihan Umum atau yang biasa sebut dengan Pemilu. Pemilu diadakan dengan berdasar pada kedaulatan rakyat di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya setelah Pemilu, banyak kebijakan tidak berdasar pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Oleh karena itu, untuk masa mendatang model demokrasi pancasila era reformasi sebaiknya
diarahkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 1981. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia

http://irenedame.blogspot.com/2012/04/perwujudan-demokrasi-pancasila.html

http://rasya18.blogspot.com/2011/06/demokrasi-pancasila-dan-pelaksanaannya.html

http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/demokrasi-definisi-pengertian-paham.html

http://www.anneahira.com/pengertian-demokrasi.htm

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=pengamalan%20demokrasi%20pancasila%20dalam%20kehidupan%20sehari-

http://www.sarjanaku.com/2011/05/pengertian-pancasila.html

http://id.shvoong.com/law-and-politics/administrative-law/2229030-pengertian-pancasila-menurut-para-tokoh/

http://permanaz.blogspot.com/2011/11/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli_03.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s