PERANAN TNI DALAM SISTEM PERTAHANAN NASIONAL

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1   Latar Belakang

 

Setelah menjalakan amanat reformasi selama satu dekade,sudah wajarnya bangsa Indonesia bertanya sejauh mana capaian-capaian yang telah diperoleh dalam kurun waktu tersebut. Sejauh ini,beragam penilaian telah di kemukakan oleh banyak pihak mengenai perkembangan,kemajuan,maupun stagnasi(kalaupun bukan kemunduran) dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.Namun,terlepas dari positif dari negatifnya penilaian yang diberikan,perlu ditekankan bahwa proses reformasi telah berjalan selama 1 dekade adalah sebuah proses yang masih terus berlangsung (work in progress).

Salah satu agenda reformasi terpenting adalah penataan kembali (restrukturisasi) peran,fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan indonesia.Secara lebih spesifik,peran,fungsi dan tugas TNI tersebut perlu dikaji  dari sudut hakikat TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara,tetapi juga sebagai kompenen penting dari sebuah kerangka kerja sistem keamanan nasional dalam tatanan politik demokratis.Setelah satu dekade proses reformasi,peran,fungsi dan tugas TNI dalam konteks yang disebutkan penting untuk dikaji kembali.Dalam tatanan demikian,peran utama angkatan bersenjata adalah sebagai instrumen dalam menjalankan pertahanan luar.Peran tersebut dilakukan baik melalui operasi perang,maupun non perang yang lingkup kegiatannya dapat bersifat eksternal maupun internal didalam negeri.

Namun,dalm konteks Indonesia,membahas peran,fungsi dan tugas angkatan bersenjata dalm sistem keamanan nasional tidak semudah yang dibayangkan. Kesulitan utama datang dari istilah “keamanan nasional’’ itu sendiri.Sampai sekarang,kita masih belum menemukan format dan pemahaman yang tepat mengenai keamanan nasional.akibatnya pada saat dimana praktek-praktek penyelenggaraan keamanan nasional seharusnya sudah mulai melembaga,pada saat yang sama kita masih tetap berkutat dalam  perbincangan mengenai apa yang dimaksud dengan keaman nasional itu. Akibatnya,jangankan menemukan pengaturan yang tepat  mengenai peran TNI dalam sistem keamanan nasional,perbincangan dan perdebatan mengenai kebutuhan dan proses penataan kerangka regulasi bidang keamanan nasional masih juga belum usai.

Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan TNI menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada serta fungsi pemulih. Kini TNI hanya berfungsi sebagai salah satu bagian saja dari keselruhan sistem keamanan nasional namun tetap merupakan kekuatan inti dalam sistem pertahanan nasional. Karena peranan TNI dalam sistem keamanan nasional banyak orang belum mengerti sehingga kami mengambil judul makalah ini tentang “PERANAN TNI DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL”. untuk lebih meneliti dan memahami mengenai peranan TNI dalam sistem keamanan nasional. Sehingga  kami  perlu untuk menjelaskannya didalam sebuah makalah yang akan kami presentasikan.

 

1.2  Rumusan Masalah

     Dari latar belakang   diatas ,penulis menarik beberapa permasalahn dalam penelitian,yaitu:

  1. Apa peranan TNI dalam sistem keamanan nasional ?
  2. Apa tugas TNI dalam sistem keamanan nasional ?
  3. Bagaimana agenda pembinaan pertahanan Indonesia ?

1.3  Tujuan Penelitian

  1. Dapat mengetahui  peran TNI dalam sistem keamanan nasional.
  2. Dapat mengetahui tugas dan fungsi TNI dalam sistem keamanan nasional.
  3. Dapat mengetahui agenda pembinaan pertahanan Indonesia.

 

 

 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian

1.4.1  Manfaat Bagi  Mahasiswa

  1. Menambah wawasan bagi kita dan untuk mengetahui lebih dalam tentang peran TNI dalam sistem keamanan nasional.
  2. Memberikan pelajaran  bagi kita.tentang bagaimana tugas TNI dalam sistem keamanan nasional.
  3. Untuk mengetahui tentang agenda pembinaan pertahanan Indonesia.

1.4.2  Manfaat Bagi Masyarakat

  1. Menambah wawasan bagi masyarakat  luas dan untuk mengetahui tentang  peran TNI dalam sistem keamanan nasional.
  2. Membuat masyarakat mengerti tentang tugas TNI dalam sistem keamanan nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

 

2.1  Definisi Konsep

2.1.1  Pengertian Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukanseseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”(Poerwadarminta, 1995:751). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalamsuatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

 

2.1.2  Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Laksamana TNI Agus Suhartono.Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan sloganCatur Dharma Eka Karma” disingkat “CADEK”. Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004.

2.1.3  Pengertian sistem keamanan nasional

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa presiden republik indonesia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

a. Bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. Bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;

c. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional:

1.      Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional   sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

2.      Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.

3.      Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia.

4.      Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

5.      Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,

PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a. Bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional,yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial.

c. Bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hakhak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera.

d. Bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun,memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan

secara damai.

e. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan LembaranNegara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang Undang tersebut perlu diganti.

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”(Poerwadarminta, 1995:751). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

            PEMBAHASAN

 

1.1  Peranan TNI dalam sistem keamanan nasional

            Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan, TNI menjalankan peran sebagai penangkal dan penindak terhadap rancangan yang ada, serta fungsi pemulih. Fungsi TNI dalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada “setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,keutuhan wilayah,dan keselamatan bangsa”.

1.2.    Tugas TNI dalam sistem keamanan nasional

Tugas TNI :

    1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
    3. Mengatasi aksi terorisme
    4. Mengamankan wilayah perbatasan
    5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri

7.        Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya

    1. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
    2. Membantu tugas pemerintahan di daerah

10.     Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

11.     Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia

12.     Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan

13.     Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

14.     Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

            3.3. Agenda pembinaan pertahanan Indonesia

            Agenda  berkenaan dengan peningkatan pertahanan Indonesia sebagai bagian dari keamanan nasional. Pada satu segi, pertahanan Indonesia mesti difokuskan dan ditujukan untuk melindungi keselamatan dan ketentraman segenap warga negara Indonesia, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia, dan untuk menangkal serta menghadapi setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dari bentuk ancaman “ kategori A” yang mungkin datang sewaktu-waktu, sekalipun perang dingin dianggap sudah tidak ada lagi. Disamping itu, pertahanan Indonesia sekligus juga ditujukan utuk mencegah agar ancaman “kategori B”, atau “kategori C”, maupun ”kategori D” agar tidak berkembang menjadi ancaman “kategori A”.

                 Pada segi lain, kemampuan pertahanan Indonesia ditujukan untuk dan sesuai dengan keunikan posisi grafis Indonesia sebagaimana telah disinggung pada bagian depan tulisan ini, yakni disamping merupakan negara maritim dengan masyarakatnya yang “ multi plural’’, Indonesia juga memiliki wilayah pertahanan yang terserak begitu luas. Karena itu, kemampuannya harus dibina secara relatif merata dengan proporsi yang tepat, baik kekuatan laut (TNI-AL), kekuatan udara (TNI-AU) dan kekuatan darat (TNI-AD), disamping membina kekuatan pemelihara ketertiban umum (polri) secara memadai. Sinergi kekuatan gabungan yang handal dan selalu siap tempur tersebut sangat crusial guna mendapat pembinaan secara terencana dan berkesinambungan. Hal yang biasa disebut “military preparedness’’ (kesiap-siagaan TNI) ini, bersama kekuatan kepolisian, merupakan unsur penting bagi suatu bangsa (national power).

                 Dalam konteks “preventif difen’’, maka TNI-AU dan TNI-AL harus menjadi “ujung tombak” guna mencegah infiltrasi dan subversi kekuatan militer dari luar negeri. Dua kekuatan ilmiah yang paling tepat memikul tanggung jawab untuk mencegah agar kekuatan dari luar negeri tidak sampai memasuki wilayah Indonesia. Sedangkan dalam onteks “pertahanan rakyat semesta’’ maka TNI-AD merupakan kekuatan pokok dan merupakan tulang punggung guna memelihara nasional bersama polri,terutama terhadap bahaya ancaman “kategori C” dan ancaman “kategori D”. Kiranya dalam konteks inilah keberadaan sistem “koter” akan lebih efektif bagi Angkatan Darat dalam menjalankan fungsinya di banyak wilayah,apalagi mengingat persenjataan militer Indonesia masih belum banyak menggunakan teknologi tinggi.

                 Ada satu dimensi yang penting ditekankan di sini, yaitu bahwa pembinaan kemampuan pertahanan Indonesia rupanya tidak bisa terlepas dari faktor sosio-psikologis. Hal itu dapat kita lihat dari konsep atau semboyan “kemanunggalan ABRI-rakyat”, yang dipegang teguh dan di komunikasikan secara intensif oleh pimpinan TNI dengan menggunakan metamorfosa atau analogi ‘ABRI dengan rakyat laksana ikan dengan air”. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari semboyan dan sikap TNI tersebut. Pertama, Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi yang relatif rendah, dan penduduknya berpenghasilan relatif rendah pula. Implikasi dari kondisi ekonomis itu, Indonesia tidak memiliki cukup dana untuk memiliki peralatan yang canggih(berteknologi tinggi) dan memadai bagi militer. Dengan kondisi perekonomian yang masih dalam tahap “developing’ maka amat bagi pemerintahan Indonesia untuk memiliki lembaga militer dengan peralatan dan persenjataan yang memadai dan berteknologi tinggi. kedua, kondisi demografis dan geografis Indonesia mempunyai penduduk yang bersifat “multi-plural” dengan wilayah kepulauan yang berserakan begitu luas sehingga sulit untuk di koordinasikan secara sentral. Dengan kondisi demikian maka, pemberdayaan perahanan akan lebih efektif bila dilakukan dengan lebih banyak mendorong inisiatif dari masyaraka setempat. Ketiga, adalah watak kolektifisme (kekeluargaan,kebersamaan) yang kuat di dalam masyarakat Indonesia. Sifat masyarakat seperti ini mempengaruhi kaum militer yang sedikit banyak akan merasa “terasing” atau “kesepian” bilamana merasa jauh dari rakyat.

                 Karena tiga hal itulah kalangan militer Indonesia selalu merasa kurang nyaman bila merasa ditinggalkan oleh rakyat dan hal itu akan menyebabkan sistem pertahanan semesta menjadi tidak efektif. Namun demikian, perlu ditegaskan disini bahwa dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu canggih maka efektifitas sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta juga tidak akan efektif bilamana tidak dilengkapi oleh sistem persenjataan militer yang berteknologi tinggi.

 

                 Jadi, peranan TNI dalamn sistem hankam adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tanpa adanya TNI maka keadaan suatu negara akan terancam kedaulatannya, mudah di ganggu negara lain. TNI juga sebagai bagian dari komponen bangsa menyerahkan pikiran dan tenaganya semua untuk negara. TNI mempunyai tujuan khusus yakni memberdayakan seluruh potensi wilayah dalam mendukung tugas pertahanan tapi tidak boleh dipisahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dan itu juga bagian dari tanggung jawab TNI dalam pengabdian tugasnya.

 

 

 

 

 

BAB IV

       PENUTUP

 

4.1 SIMPULAN

Peranan TNI dalam sistem keamanan nasional

            Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan, TNI menjalankan peran sebagai penangkal dan penindak terhadap rancangan yang ada, serta fungsi pemulih. Peran  TNIdalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada “setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,keutuhan wilayah,dan keselamatan bangsa.

 

1.3.   Tugas TNI dalam sistem keamanan nasional

Tugas TNI :

  1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata

2.  Mengatasi pemberontakan bersenjata

3.  Mengatasi aksi terorisme

4. Mengamankan wilayah perbatasan

5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri

7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah

 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Agenda pembinaan pertahanan Indonesia

     Agenda  berkenaan dengan peningkatan pertahanan Indonesia sebagai bagian dari keamanan nasional. Pada satu segi, pertahanan Indonesia mesti difokuskan dan ditujukan untuk melindungi keselamatan dan ketentraman segenap warga negara Indonesia, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia, dan untuk menangkal serta menghadapi setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dari bentuk ancaman “ kategori A” yang mungkin datang sewaktu-waktu, sekalipun perang dingin dianggap sudah tidak ada lagi. Disamping itu, pertahanan Indonesia sekligus juga ditujukan utuk mencegah agar ancaman “kategori B”, atau “kategori C”, maupun ”kategori D” agar tidak berkembang menjadi ancaman “kategori A”.

 

 

      Jadi, peranan TNI dalamn sistem hankam adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tanpa adanya TNI maka keadaan suatu negara akan terancam kedaulatannya, mudah di ganggu negara lain. TNI juga sebagai bagian dari komponen bangsa menyerahkan pikiran dan tenaganya semua untuk negara. TNI mempunyai tujuan khusus yakni memberdayakan seluruh potensi wilayah dalam mendukung tugas pertahanan tapi tidak boleh dipisahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dan itu juga bagian dari tanggung jawab TNI dalam pengabdian tugasnya.

 

 

  1. A.    SARAN

Adapun saran dari kelompok kita, sebaiknya kita harus memahami lebih dalam tentang tugas, fugsi, peranan TNI dalam pertahanan nasional. Sehingga kita tahu pengorbanan TNI untuk memepertahankan wilayah kesatuan negara republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Samego,Indria.2000.TNI di  Era Perubahan.Jakarta:Erlangga

Muhaimin.Yahya.2006.Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia.Yogyakarta:Tiara Wacana.

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20TNI.pdf

http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU_No3-2002.pdf

http://www.jkpp.org/downloads/PP_34-2002_TataHutan.pdf

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-herinugrah-24326-2-babii.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s