Politik

KETERKAITAN HUBUNGAN ANTARA KEWENANGAN, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN.
Ada keterkaitan secara konseptual antara kekuasaan, kewenangan dan kedaulatan. Ketiga konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan kekuasaan. Secara umum kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Pengaruh yang terkait dengan negara, dari atau ditujukan kepada negara, khususnya dalam pembuatan kebijakan publik, dan kekuasaan itu bisa dipaksakan secara fisik (koersif) merupakan karakteristik kekuasaan politik. Kekuasaan politik berkait dengan kehidupan bersama atau sosial atau ada dalam konteks sosial maka kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial. Atau kekuasaan dalam arti khusus (species).
Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan, tetapi merupakan kekuasaan yang memiliki legitimasi. Tidak semua kekuasaan memiliki legitimasi, baik legitimasi prosedural maupun hasil atau akibat. Kemudian, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, yang menurut Jean Bodin memiliki karakteristik: tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Namun, menurut Grotius kedaulatan itu dapat dibagi atau dilakukan bersama-sama antara rakyat dengan pimpinannya.
Suatu pemerintahan terbentuk merupakan wujud dari usaha warga negara untuk mengatur kehidupan mereka dan pemerintahan ada karena adanya suatu kekuasaan dan kewenangan. Dan kekuasaan (kemampuan untuk mengatur orang lain) serta kewenangan (kekuasaan yang mendapat legalitas) itu didapatkan dari rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan dari suatu negara. Sebagai pemilik kedaulatan, tentunya tidak mungkin mereka semua yang mengatur bersama-sama suatu penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, mereka menyerahkan kewenangan dan kekusaan untuk mengatur suatu negara kepada segelintir orang yang mereka percayai dan mempunyai kemampuan dalam bidang itu.
Akan tetapi, apa yang terjadi di lapangan pemerintah masih belum bisa mewujudkan atau menciptakan suatu kesejahteraan. Dalam implementasinya, pemerintah belum bisa untuk mewadahi segala aspirasi rakyat. Mereka masih bekerja untuk kepentingan sesaat dan hanya bekerja memperkaya diri mereka sendiri. Pemerintah masih memposisikan sebagai seorang politikus yang bekerja dalam sudut pandang politik. Mereka masih bekerja sebagai seorang pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk memerintah dan rakyat tak lebih dari sekedar objek untuk mereka perintah dan mereka paksa untuk melayani dan menghormati mereka.

Sebenarnya dan seharusnya pemerintah menyadari bahwa kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki adalah pemberian dari rakyat sehingga kekuasaan dan kewenangan itu harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Menyadari dan bekerja sebagai seorang Negarawan, sehingga mampu untuk berpikir jauh kedepan, memikirkan segala akibat yang akan terjadi dari segala kebijakan yang akan, telah dan sedang mereka putuskan. Bertingkah laku sebagai seorang pelayan, karena upah yang mereka dapatkan adalah uang hasil jerih payah kerja keras dari rakyat. Pada hakikatnya, rakyat membayar orang-orang dalam pemerintahan untuk bekerja melayani mereka selayaknya seorang budak bekerja pada Tuannya, melayani apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini lah konsekuensi dari seorang Pemerintah, seorang Pegawai Negeri Sipil dan semua yang secara jelas dan nyata dibayar oleh uang rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s