0

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

 

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial? Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dibahas mengenai sistem pemerintahan.

Pengertian Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. kata-kata itu berarti:

  1. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau.
  2. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
  3. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. 

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berati kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudikatif yang berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang.

Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, system pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.

a. Kabinet Presidensial

Kabinet presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai perdana menteri sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada perlemen/DPR melainkan kepada presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amarika Serikat dan Indonesia.

b. Kabinet Ministrial

Kabinet ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksaan pemerintan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kebinet bertanggung jawab kepada parlemen/DPR. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet ini adalah negara-negara di Eropa Barat.

Apabila dilihat dari cara pembentukannya, cabinet ministrial dapat dibagi menjadi dua, yaitu cabinet parlementer dan cabinet ekstraparlementer.
Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada didalam parlemen. Jika dilihat dari komposisi (susunan keanggotaannya), cabinet parlementer dibagi menjadi tiga, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai. Kabinet Ekstraparlementer adalah kebinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen/DPR.

Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:

1. sistem pemerintahan presidensial.

2. sistem pemerintahan parlementer.

Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial.

Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

 

Sistem Pemerintahan Indonesia

a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut:

  1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
  2. Sistem Konstitusional.
  3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang didapatkanya.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi :

  1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
  2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden  dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
  6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.

Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya adalah presidensial.
Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.

Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama.
Perubahan pemerintah di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.

UNSUR –UNSUR BUDAYA DEMOKRASI

1. KEBEBASAN

Kebebasan adalah keleluasan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri, tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun, kebebasan bukan keleluasan untuk melakukan segala hal tanpa batas. Kebebasan harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat,dan dengan cara yang tidak melanggar tata aturan yang sudah disepakati bersama.
Sebagai nilai, kebebasan merupakan pedoman prilaku rakyat berdaulat. Nilai ini tercermin dalam kemampuan menghargai kebebasan orang lain dan memanfaatkan kebebasan diri sendiri secara bertanggung jawab. Nilai ini juga tercermin dalam tanggung jawab pribadi dan kesedian menerima tanggung jawab bagi dirinya sendiri serta konsekuensi dari tindakan- tindakannya.

2. PERSAMAAN

Tuhan menciptakan setiap manusia sebagai pribadi yang unik. namun, demokrasi berpandangan bahwa manusia yang berbeda-beda itu hakikatnya sama sederajat. demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama lain. Tetapi disamping perbedaanya, manusia itu sesungguhnya sama derajat di depan Allah, sama derajat dalam nilainya dan harga keluhurannya sebagai manusia (dignity of man as human being) dalam masyarakat,sama kedudukan di dalam hukum, politik, dan sebagainya. Dalam demokrasi, diakui kesamaan kesempatan rakyat untuk menggembangkan kepribadian masing-masing,dan untuk menduduki jabatan pemerintah. Jadi, persamaan itu berarti tiadanya keistimewaan bagi siapa pun dan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap dan semua orang.
Sebagai nilai, persamaan menjadi pedoman perilaku rakyat berdaulat sehingga mereka mampu menghargai harkat dan martabat sesamanya, selain itu, memiliki kesediaan untuk berkompromi dan menerima kenyataan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip kadang kala saling bertentanggan.

3. SOLIDARITAS

Soridaritas atau kesetiakawanan adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai solidaritas mengikat manusia yang sama-sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dalam kehidupan demokratis di kenal ‘agree to disagree’ yang berarti ’setuju untuk tidak setuju’. Ungkapan itu menunjukan adanya prinsip solidaritas ; sebab, walau berbeda pandangan atau kepentingan, para pihak tetap sepakat untuk mempertahankan kesatuan/ikatan bersama. Solidaritas ini merupakan perekat bagi para pendukung demokrasi agar tidak jatuh ke dalam perpecahan akibat terlalu menggutakan kebebasan pribadi tanpa menggian adanya persamaan hak maupun semangat kebersamaan.
Sebagai nilai, solidaritas ini dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi, mengasihi sesame dan murah hati terhadap sesame warga masyarakat.

  1. TOLERANSI

Toleransi adalah sikap atau sifat toleran.Bersikap toleran artinya bersikap menenggang (menghargai,membiarkan,membolehkan) pendirian (pendapat,pandangan,kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya)yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri.toleransi dengan semikian menunjukan tingkat tingkat penerimaan kita terhadap sesuatu yang tidak kita setujui,karena kebutuhan untuk bertoleransi akan muncul jiks ada penolakan satu pihak terhadap pihak lain.Didalam konsep toleransi terkandung baik penolakan maupun kesabaran.
Dalam masyarakat demokratis seseorang berhak memiliki pandangan nya sendiri , tetapi,ia akan memenganng teguh pendiriannya itu dengan cara yang toleran terhadap pandangan orang lain yang berbeda atau balikan bertentangan dengan pendirian nya.
Toleransi berbeda dengan sikap permisif,yaitu sikap serba membolehkan sesuatu.
Sebaga nilai, toleransi dapat mendorong tumbuh nya sikap toleran terhadap keanekaragaman, sikap saling percaya dan kesediaan untuk bekerja sama antar pihak yang berbeda – beda keyakinan, prinsip, pandangan dan kepentingan nya

5. MENGHORMATI KEJUJURAN

Kejujuran adalah keterbukaan untuk menyatakan kebenaran.Kejujuran diperlukan agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan benih – benih konflik di masa depan.Kejujuran dalam komunikasi antar warga negara amat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas yang kokoh antar sesama pendukung masyarakat demokratis.
Pemerintah juga harus jujur dan terbuka kepada rakyat . Pemerintah harus terbuka kepada rakyat tentang bagaimana semua keputusan pemerintah dibuat,dan atas pertimbangan apa sebuah kebijakan dipilih di antara sejumlah alternatif kebijakan yang ada . Walaupun demi alasan keamanan dan memang ada hal – hal yang tidak perlu dinnyatakan kepada rakyat ,namun hal itu harus dianggap sebagai sebuah pengecualian.Sebab,pada prinsipnnya rakyat mempunyai hak untuk mengetehui apa yang dikerjakan pemerintah dan bagaimana pemerintah mengerjakan tugasnya.
Sebagai nilai,penghormatan terhadap kejujuran akan menumbuhkan integritas diri,sikap disiplin diri ,dan kesetiaan pada aturan – aturan. Sikap – sikap ini diperlukan untuk memelihara pemerintah demokratis.

6. MENGHORMATI PENALARAN

Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu,membela tindakan tertentu,dan menuntut hal serupa dari orang lain.kebiasaan memberi penalaran akan membutuhkan kesadaran bahwa ada banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak kemungkinan cara untuk mencapai tujuan. Sama seperti kejujuran,penalaran juga amat di perlukan bagi terbangun nya solidaritas yang kokoh antarsesama pendukung masyarakat demokratis.
Pemberian penalaran oleh pemerintah terhadap kebijakan yang ditetapkan nya tidak akan melemahkan wibawa pemerintah. Sebaliknya,jika pemerintah menolak memberi penalaran terhadap kebijakannya,hal itu justru akan mendorong sikap pasif atau pemberontakan rakyat.
Sebagai nilai,penghormatan pada penalaran dapat mendorong tumbuhnya keterbukaan pikiran,termasuk sikap skepatis yang sehat dan pengakuan terhadap sifat ambiguitas (kemenduaartian) kenyataan sosial dan politik.

7. KEADABAN

Keadaban adalah ketinggian tingkat kecerdasan lahiir – batin atau kebaikan budi pekerti.Perilaku yang beradab adalah prilaku yang mencerminakan penghormatan terhadap dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana dicerminkan oleh sopan santun dalam bertindak,termasuk penggunaan bahasa tubuh dan berbicara yang beradap.
Sebagai nilai,keadaban akan menjadi pedoman prilaku warga negara demokrasi yang serba santun,mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat,menghindari kekerasan seminimal mungkin dalam menyelesaikan persoalan bersama,dan kepatuhan dalam norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bersama.
Bertolak dari nilai-nilai dasar itulah masyarakat pendukung demokrasi mengembangkan budaya politiknya.Nilai-nilai dasar itu kemudian dijabarkan lebih rinci dan oprasional dalam kehidupan demokrasi.Menurut Hendry B Mayo (Budiardjo; 1980),ada sejumlah nilai operasional yang menjadi landasan pelaksanaan demokrasi,yaitu:
a.Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.dalam kehidupan masyarakat wajar jika terdapat perselisihan pendapat dan kepentingan.Yang penting bahwa dalam alam demokrasi perselisihan – perselisihan itu harus di selesaikan melalui perundingan serta dialog terbuka agar tercapai kompromi,konsensus atau mufakat.
b.Menjamin terselanggaranya perubahan masyarakat secara damai.kehidupan masyarakat selalu berubah; oleh karena itu,pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijakan publik nya dengan perubahan – perubahan itu.Pemerintah itu juga perlu menjaga agar perubahan – perunbahan dalam masyarakat tetap terkendali .
c.Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.cara – cara pergantian pimpinan memalalui kekerasan,penunjukan diri sendiri,atau pewarisan tidak sesuai dengan demokrasi.
d. Membatasi penggunaa Kekerasan seminimal mungkin. Demokrasi mengutamakan konsensus atau mufakat dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan warga negara. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan sejauh mungkin harus dihindarkan.
e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, keanekaragaman kepentingan dan tingkah laku. Walaupun demikian, keanekaragaman itu perlu dijaga agar tidak melampaui batas karena demokrasi juga memerlukan kesatuan dan integrasi.
f. Menjamin tegaknya keadilan. Keadilan menjadi penting dalm demokarasi karena adanya mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan secara demokrasi. Hubungan antar mayoritas dan minoritas harus dijaga sedemikian rupa agar demokrasi tidak berubah menjadi tirani mayoritas.
Nilai-nilai itulah yang dijadikan pedoman bertindak baik oleh para pejabat pemerintah dan lembaga negara, maupun juga seluruh warga negara yang bersangkutan. Dengan demikian, akan terwujud budaya demokratis dalam kehidupan masyarakat negara yang bersangkutan.
Nilai-nilai itu berlawanan dengan nilai-nilai yang melandasi masyarakat komunis. Menurut Budiardjo (1980), nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme antara lain adalah :
1) Monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan keanekaragaman dalam masyarakat .
2) Kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuan negara, yaitu terwujudnya masayarakat tanpa kelas,
3) Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehingga semua alat negara (polisi, tentara, kejaksaan, dan sebagainya) digunakan untuk mewujudkan komunisme.
Tantangan terberat bagi sebuah bangsa yang hendak membangun demokrasi adalah bagaimana mengembangkan budaya demokrasi dalam kehiduoan bangsa yang bersangkutan. Dalam pembangunan demokrasi paling tidak ada empat bidang yang harus mendapat perhatian.
Pertama, lembaga-lembaga negara termasuk birokrasi pemerintah didalamnya. Lembaga-lembaga negara harus dibangun agar menjadi lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat. Cara pengisian jabatan lembaga – lembaga negara harus demokratis,melalui pemilu atau pemilihan oleh wakil rakyat. Semua pejabat negara harus mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaannya kepada rakyat. Aparat birokrasi harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih. Mereka harus menerapkan asas keterbukaan atau transparan,akuntabel / fapat dipertanggung jawabkan partisipatif. Lebih daripda itu birokrasi pemerintah harus mampu bekerja secara efektif dan efisien.
Termasuk dalam pembangunan lembaga-lembaga negara ini adalah pembangunan aparat penegak hukum. Mental dan keahlian aparat penegak hukum harus dibangun sehingga benar-benar mampu menerapkan prinsip rule of law yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika pada pemeritahan otoriter hukum dibuat dan ditegakan untuk mengabdi kepentingan pemnguasa, dalam proses demokratisasi hukum harus dikembalikan ke fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat, dan sarana mewujudkan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.
Kedua, partai-partai politik. Partai-partai harus dibangun agar benar-benar mampu berperan sebagai perumus dan pemadu aspirasi rakyat untuk kemudian memperjuangkan melalui wakil-wakil rakyat di lembaga pemerintah. Partaipolitik pun harus mampu melakukan kaderisasi sehingga mampu memasok calo-calon memimpin bangsa yang benar-benar mewujudkan aspirasi rakyat berdaulat.
Ketiga, pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi harus juga mambangun dirinya agar mampu melakukan kegiatan ekonomi dalam suasana kehidupan demokrasi. Perilaku ekonomi yang merusak, seperti suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihindari agar kegiatan ekonomi benar-benar menyejahterakan rakyat banyak, bukan hanya segelintir konglomerat dan para penguasa negara.
Keempat, civil society / masyarakat madani. Kehidupan masyarakat juga harus dibangun agar mampu menjadi kekuatan pengontrol terhadap penyelenggara negara. Jika di masa pemerintaha otoriter rakyat sama seklai takut menghadapi penguasa, sehingga penguasa tidak terkontrol sama sekali, maka dalam proses demokratisasi masyarakat jalannya pemerintahan negara kesadarannya untuk selalu mengawasssi jalannya pemerintahan negara melalui civil soiety.
Mmbangun masyarakat madani merupakan bagian dari upaya melewati masa transisi menuju demokrasi melalui pengembangan budaya politik demokratis. Jika budaya demokratis mengakar pada sanubari setiap warga negara, ita-cita akan adanya civil society yang kuat dan efektif dapat diwujudkan.

PEMILU DAN PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Menurut Robert Dahl, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sedehana tidak lain adalah suatu system politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya, maupun pergantian dari kelas elit yang lebih rendah yang kemudian naik ke kelas elit yang lebih tinggi. Sikulasi ini akan berjalan dengan sukses dan tanpa kekerasan jika pemilu diadakan dengan adil dan demokratis. Di dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam system politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan ayng berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah, berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan poltik massa dari yang bersifat sporadic dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik nasional.

Paling tidak ada tiga alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa. Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilu, pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat tau warganegara. Tak mengherankan apabila menurut beberapa ahli politik aliran fungsionalisme, pemilu bisa menjadi alat kooptasi bagi pemerintah untuk meningkatkan respon rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, dan pada saat yang sama memperkecil tingkat oposisi terhadapnya (Edelman, 171, Easton, 1965, Shils 1962, Zolberg, 1966). Dan ketiga, dalam dunia modern para pengusa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci bahkan menunjukkan bahwa kesepakatan (consent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana control dan pelestarian legitimasi dan otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

Terkait dengan pentingnya pemilu dalam proses demokratisasi di suatu Negara, maka penting untuk mewujudkan pemilu yang memang benar-benar mengarah pada nilai-nilai demokrasi dan mendukung demokrsi itu sendiri. Pemilihan akan system pemilu adalah salah satu yang sangat penting dalam setiap Negara demokrasi, kebanyakan dari system pemilu yang ada sebenarnya bukan tercipta karena dipilih, melainkan karena kondisi yang ada didalam masyarkat serta sejarah yang mempengaruhinya.

Pemilu di Indonesia

Perubahan politik besar yang terjadi pada tahun 1998 yang ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto mempunyai implikasi yang luas, salah satu diantaranya adalah kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Pemilu yang betul-betul LUBER berlangsung pada tahun 1999 dan diikuti oleh 48 parpol. Demokratisasi ini membawa konsekuensi pola relasi antara Presiden dan DPR mengalami perubahan cukup mendasar. Jika pada masa lalu DPR hanya menjadi tukang stempel, masa kini mereka bertindak mengawasi presiden. Disini dicoba dilansir suatu model atau format politik yang tidak lagi executive heavy ( atau bahkan dominan ) seperti pada masa Orde Baru, tetapi juga tidak terlalu legislative heavy seperti pada masa orde lama atau masa Demokrasi Parlementer yang sudah menjadi stigma negatif.

Jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakilnya BJ Habiebie memulai babak baru dalam proses demokratisasi di Indonesia. Tidak adanya legitimasi dari para anggota legislative produk pemilu 1997 pada mas Orde Baru mengakibatkan banyaknya tuntutan untuk segera melaksanakan pemilu pada saat itu. BJ Habiebie sebagai pengganti Soeharto secara konstitusional kemudian memiliki tugas utama yakni menyelenggarakan pemilu. langkah awal Habiebie pada saat itu adalah membentuk Tim Tujuh yang bertugas untuk mempersiapkan pemilu secara segera. Selain itu juga, Golkar yang merupakan produk kekuasaan Orde Baru kemudian memepersiapkan diri menjadi partai politik baru, serta perpecahan PPP menjadi banyak partai pada saat itu merupakan langkah awal dari proses demokratisasi di Indonesia.

Selama pemerintahan Orde Baru bangsa Indonesia telah menjalakan Pemilihan Umum, diawali dari tahun 1966 hingga tahun 1997 telah diadakan 6 (enam) kali pemilihan umum secara berkala, yakni berturut-turut dari tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992 dan tahun 1997, begitu pula pada era reformasi telah diselenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh multipartai tanggal 7 Juni 1999 dan pemilu berikutnya pada tanggal 5 April 2004. Terkait dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 1999 rakyat hanya memilih mereka di lembaga parlemen, setelah itu barulah anggota MPR yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Bergulirnya gerakan reformasi telah melahirkan beberapa perubahan, termasuk dalam soal penyelenggara pemilu tahun 1999. Sistem multi partai pemilu 1999 ternyata benar-benar membuktikan bahwa rakyat Indonesia sebelumnya terbelenggu aspirasi politiknya, karena dalam perjalanannya partai politik yang sudah ada tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, partai-partai yang sudah ada hanya mempertahankan status quo saja. Munculnya banyak partai politik dengan segmen dan ideologi yang beragam membuktikan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya tidak buta politik meskipun sistem pemilunya masih proporsional tanpa menyertakan nama calegnya dalam kartu suara, tetapi pemilu pada masa reformasi menjadi ajang kompetisi yang cukup sehat bagi para kontestan pemilu. Dari segi kelembagaan pelaksanaan pemilu 1999 mengawali sebuah pemilu yang mendekati demokratis, dengan adanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di dalamnya mempresentasikan golongan pemerintahan dan partai politik. Selain itu, terdapat juga lembaga pengawas pemilu dan lembaga pemantau pemilu non partisan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu.

Dari pelaksanaan pemilu tahun 1999 ini dapat dikatakan merupakan langkah awal meunuju proses demokratisasi di Indonesia, karena mengingat sebelumnya yakni pada masa orde baru partai politik yang menjadi kontestan pemilu hanya 3 partai saja, akan tetapi pada tahun 1999 begitu banyak partai politik yang ikut serta. System pemilu dan pelembagaan pemilu juga berlangsung transparan dan dapat mencerminkan langkah awal menuju Negara yang demokratis. Satu hal juga bahwa dalam pemilu 1999 terdapat lembaga pengawasan pemilu yang walaupun dengan kekurangannya, hal ini merupakan cerminan dari keinginan masyarakat akan terwujudnya pemilu yang jujur, adil, akuntabel serta memunculkan pemimpin sesaui dengan harapan masyarakat.

Pemilu selanjutnya dilaksanakan adalah pada tahun 2004. Pemilu tahun 2004 ini mempunyai makna yang sangat strategis bagi masa depan bangsa Indonesia karena merupakan momentum ujian bagi kelanjutan agenda reformasi dan demokratisasi. Apabila pemilu sistem multipartai pada 1999 menandai berlangsungnya transisi demokrasi, maka pemilu tahun 2004 diharapkan menjadi momentum pulihnya kedaulatan rakyat, tegaknya pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, dan berakhirnya krisis bersegi-banyak yang dialami bangsa Indonesia.

Berbeda dengan pemilu pada tahun 1999, pemilu pada tahun 2004 dari segi kelembagaan pemilu ada perubahan, komposisi Komisi Pemilihan Umum tidak lagi seperti pemilu 1999. Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tidak lagi menyertakan wakil-wakil dari partai politik dan pemerintah. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan yang sangat besar baik kewenangan menyiapkan dan melaksanakan pemilu dari segi prosedur juga harus menyediakan logistik pemilu, kewenangan yang besar itu sebenarnya dalam praktiknya dapat berakibat pada terganggunya kinerja Komisi Pemilihan Umum, selain juga tugas menyiapkan daftar pemilih yang tidak di dapatkan dari Departemen Dalam Negeri.

Sistem kepartaian pada pemilu tahun 2004 memang menawarkan banyak pilihan pada rakyat dan rakyat cukup kritis dalam menjatuhkan pilihannya, meskipun pemilu tahun 2004 diwarnai oleh berbagai kerumitan, tetapi secara umum sistem pemilu tahun 2004 lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilih dapat menentukan sendiri pilihannya baik pilihan partainya maupun pilihan wakil-wakilnya, sistem pemilihan dengan memilih partai, calon legislatif, calon Presiden dan Wakil Presidennya dapat menciptakan kontrol yang kuat dari rakyat terhadap wakilnya di lembaga legislatif maupun eksekutif, sehingga nantinya wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara

Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 merupakan masalah yang benar-benar baru bagi bangsa Indonesia. Pemilu tahun 2004 telah membawa Indonesia memasuki babak baru dalam perpolitikan nasional, bahwa pemilihan langsung pada pemilu kali ini merupakan perkembangan politik yang sangat besar. Dengan adanya pemilihan langsung oleh rakyat pasca pemilu tahun 2004, maka Presiden secara politik tidak akan bertanggungjawab lagi kepada MPR melainkan akan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih Presiden.

Dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 dan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan hasil dari pemilu yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, merupakan wujud dari berhasilnya proses demokratisasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang sangat sulit dan rumit, yang bahkan mungkin saja tersulit yang pernah ada di dunia dapat dilaksanakan di Indonesia dengan tanpa ada konflik serta perpecahan, mengingat Indonesia pada saat itu masih berada dalam transisis demokrasi. Pemilu 2004 lah menurut saya merupakan tonggak demokratisasi di Indonesia yang kemudian tinggal diteruskan melalui pemilu-pemilu selanjutnya dengan penyempurnaan disana-sini yang dianggap masih kurang. Aspek actor-aktor politik yang ada pada saat itu serta aspek kelembagaan pada pemilu 2004 yang oleh banyak pihak akan gagal menyelenggarakan pemilu pada saat itu terbantah dengan suksesnya pemilu 2004 dilaksanakan. Maka dapat dikatakan bahwa bangsa ini dalam konteks pemilu telah sukses berdemokrasi melalui pelaksanaan pemilu tahun 2004.

Pemilihan umum tahun 2009 merupakan pemilihan umum kedua yang tetap menerapkan pemilihan langsung terhadap presiden dan wakil presiden. Secara kualitatif pilpres 2009 memang masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan yang disebabkan oleh berbagai factor. Pertama, kelemahan berada pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang mengatur Pilpres. UU itu dinilai terlalu cepat mengakomodasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai salah satu persyaratan penyusunan daftar pemilih. Sementara administrasi kependudukan masih belum tertib. UU Pilpres ini juga dinilai tidak memberikan kekuatan kepada Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya, sehingga pengawasan tidak berjalan efektif. Selain itu, UU Pilpres juga tidak mengakomodasi kemungkinan penggunaan Kartu Tanda Penduduk dan paspor bagi warga negara yang memenuhi persyaratan hak pilih, yang tujuannya menurut KPU adalah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekacauan dalam DPT, padahal sebenarnya DPT yang dipakai masih merupakan lanjuta data dari Pemilu 2004. Kelemahan kedua, KPU sebagai penyelenggara pemilu presiden terlalu mudah dipengaruhi oleh tekanan publik, termasuk oleh peserta pemilu. Sehingga, terkesan kurang kompatibel dan kurang professional serta kurang menjaga citra independensi dan netralitasnya. Kelemahan ketiga, datang dari kesadaran hukum warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk mengurus terdaftar dan tidaknya dalam DPT dan DPS, sehingga jumlah warga negara yang mempunyai hak pilih dan bahkan terdaftar dalam DPT namun tidak menggunakan hak pilihnya masih cukup banyak. Kemudian kelemahan terakhir, budaya ‘siap menang dan siap kalah’ dalam pemilu secara elegan belum dihayati oleh peserta pemilu beserta para pendukungnya.

Pemilihan umum tahun 2009 sebagai pemilu ke tiga setelah reformasi memang menjadi harapan terbesar masyarakat Indonesia untuk menyeleksi pemimpin yang memang benar-benar berkualitas dengan melibatkan seluruh kepentingan masyarakat.. Sehingga wajar jika semua pihak menaruh harapan bahwa pemilu 2009 akan jauh lebih berkualitas dan lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Namun banyak pihak memandang bahwa dibanding penyelenggaraan pemilu tahun 1999 dan tahun 2004, pemilu kali ini justru menurun kualitasnya baik dilihat dari banyaknya kasus maupun angka partisipasinya. Jumlah kasus dalam pemilu legislatif 2009 meningkat 128% dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya tercatat 273 kasus. Tercatat warga negara yang memiliki hak pilih tetapi tidak menggunakan haknya mencapai 49. 677. 076 orang atau 29,01% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap ( DPT). Jumlah tersebut di luar warga Negara yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekacauan administratif DPT. Padahal salah satu tujuan pendidikan politik dalam konteks pemilu yang lebih bersifat nyata dan rasional adalah meningkatnya partisipasi rakyat dalam pemilihan (electoral participation ).

SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan.

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan-tujuan dan pengambilan keputusan.

Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional.

Perubahan ini besaran maupun isi aliran berupa input dan output. Proes mengkonversi input menjadi output dilakukan oleh penjaga gawang (gatekeeper). Terdapat 5 kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik :

1.   Kapabilitas Ekstraktif, yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.

2.   Kapabilitas Distributif. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

3.   Kapabilitas Regulatif (pengaturan). Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.

4.   Kapabilitas simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kapabilitas simbolik sistem.

5.   Kapabilitas responsif, dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kapabilitas responsif. kapabilitas dalam negeri dan internasional. Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kapabilitas ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kapabilitas internasional ini negara kaya atau berkuasa (superpower) memberikan hibah (grants) dan pinjaman (loan) kepada negara-negara berkembang.

0

PERANAN TNI DALAM SISTEM PERTAHANAN NASIONAL

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1   Latar Belakang

 

Setelah menjalakan amanat reformasi selama satu dekade,sudah wajarnya bangsa Indonesia bertanya sejauh mana capaian-capaian yang telah diperoleh dalam kurun waktu tersebut. Sejauh ini,beragam penilaian telah di kemukakan oleh banyak pihak mengenai perkembangan,kemajuan,maupun stagnasi(kalaupun bukan kemunduran) dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.Namun,terlepas dari positif dari negatifnya penilaian yang diberikan,perlu ditekankan bahwa proses reformasi telah berjalan selama 1 dekade adalah sebuah proses yang masih terus berlangsung (work in progress).

Salah satu agenda reformasi terpenting adalah penataan kembali (restrukturisasi) peran,fungsi, dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan indonesia.Secara lebih spesifik,peran,fungsi dan tugas TNI tersebut perlu dikaji  dari sudut hakikat TNI tidak hanya sebagai alat pertahanan negara,tetapi juga sebagai kompenen penting dari sebuah kerangka kerja sistem keamanan nasional dalam tatanan politik demokratis.Setelah satu dekade proses reformasi,peran,fungsi dan tugas TNI dalam konteks yang disebutkan penting untuk dikaji kembali.Dalam tatanan demikian,peran utama angkatan bersenjata adalah sebagai instrumen dalam menjalankan pertahanan luar.Peran tersebut dilakukan baik melalui operasi perang,maupun non perang yang lingkup kegiatannya dapat bersifat eksternal maupun internal didalam negeri.

Namun,dalm konteks Indonesia,membahas peran,fungsi dan tugas angkatan bersenjata dalm sistem keamanan nasional tidak semudah yang dibayangkan. Kesulitan utama datang dari istilah “keamanan nasional’’ itu sendiri.Sampai sekarang,kita masih belum menemukan format dan pemahaman yang tepat mengenai keamanan nasional.akibatnya pada saat dimana praktek-praktek penyelenggaraan keamanan nasional seharusnya sudah mulai melembaga,pada saat yang sama kita masih tetap berkutat dalam  perbincangan mengenai apa yang dimaksud dengan keaman nasional itu. Akibatnya,jangankan menemukan pengaturan yang tepat  mengenai peran TNI dalam sistem keamanan nasional,perbincangan dan perdebatan mengenai kebutuhan dan proses penataan kerangka regulasi bidang keamanan nasional masih juga belum usai.

Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan TNI menjalankan fungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap ancaman yang ada serta fungsi pemulih. Kini TNI hanya berfungsi sebagai salah satu bagian saja dari keselruhan sistem keamanan nasional namun tetap merupakan kekuatan inti dalam sistem pertahanan nasional. Karena peranan TNI dalam sistem keamanan nasional banyak orang belum mengerti sehingga kami mengambil judul makalah ini tentang “PERANAN TNI DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL”. untuk lebih meneliti dan memahami mengenai peranan TNI dalam sistem keamanan nasional. Sehingga  kami  perlu untuk menjelaskannya didalam sebuah makalah yang akan kami presentasikan.

 

1.2  Rumusan Masalah

     Dari latar belakang   diatas ,penulis menarik beberapa permasalahn dalam penelitian,yaitu:

  1. Apa peranan TNI dalam sistem keamanan nasional ?
  2. Apa tugas TNI dalam sistem keamanan nasional ?
  3. Bagaimana agenda pembinaan pertahanan Indonesia ?

1.3  Tujuan Penelitian

  1. Dapat mengetahui  peran TNI dalam sistem keamanan nasional.
  2. Dapat mengetahui tugas dan fungsi TNI dalam sistem keamanan nasional.
  3. Dapat mengetahui agenda pembinaan pertahanan Indonesia.

 

 

 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian

1.4.1  Manfaat Bagi  Mahasiswa

  1. Menambah wawasan bagi kita dan untuk mengetahui lebih dalam tentang peran TNI dalam sistem keamanan nasional.
  2. Memberikan pelajaran  bagi kita.tentang bagaimana tugas TNI dalam sistem keamanan nasional.
  3. Untuk mengetahui tentang agenda pembinaan pertahanan Indonesia.

1.4.2  Manfaat Bagi Masyarakat

  1. Menambah wawasan bagi masyarakat  luas dan untuk mengetahui tentang  peran TNI dalam sistem keamanan nasional.
  2. Membuat masyarakat mengerti tentang tugas TNI dalam sistem keamanan nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

 

2.1  Definisi Konsep

2.1.1  Pengertian Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukanseseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”(Poerwadarminta, 1995:751). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalamsuatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

 

2.1.2  Pengertian TNI

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Laksamana TNI Agus Suhartono.Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan sloganCatur Dharma Eka Karma” disingkat “CADEK”. Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditanda tangani oleh Presiden Megawati pada tanggal 19 Oktober 2004.

2.1.3  Pengertian sistem keamanan nasional

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa presiden republik indonesia.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

a. Bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

b. Bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara;

c. Bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional:

1.      Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional   sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

2.      Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.

3.      Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia.

4.      Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu dibentuk Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

5.      Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,

PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang:

a. Bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional,yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial.

c. Bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hakhak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera.

d. Bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun,memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan

secara damai.

e. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan LembaranNegara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang Undang tersebut perlu diganti.

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”(Poerwadarminta, 1995:751). Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

            PEMBAHASAN

 

1.1  Peranan TNI dalam sistem keamanan nasional

            Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan, TNI menjalankan peran sebagai penangkal dan penindak terhadap rancangan yang ada, serta fungsi pemulih. Fungsi TNI dalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada “setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,keutuhan wilayah,dan keselamatan bangsa”.

1.2.    Tugas TNI dalam sistem keamanan nasional

Tugas TNI :

    1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
    2. Mengatasi pemberontakan bersenjata
    3. Mengatasi aksi terorisme
    4. Mengamankan wilayah perbatasan
    5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
    6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri

7.        Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya

    1. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
    2. Membantu tugas pemerintahan di daerah

10.     Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

11.     Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia

12.     Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan

13.     Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

14.     Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

            3.3. Agenda pembinaan pertahanan Indonesia

            Agenda  berkenaan dengan peningkatan pertahanan Indonesia sebagai bagian dari keamanan nasional. Pada satu segi, pertahanan Indonesia mesti difokuskan dan ditujukan untuk melindungi keselamatan dan ketentraman segenap warga negara Indonesia, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia, dan untuk menangkal serta menghadapi setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dari bentuk ancaman “ kategori A” yang mungkin datang sewaktu-waktu, sekalipun perang dingin dianggap sudah tidak ada lagi. Disamping itu, pertahanan Indonesia sekligus juga ditujukan utuk mencegah agar ancaman “kategori B”, atau “kategori C”, maupun ”kategori D” agar tidak berkembang menjadi ancaman “kategori A”.

                 Pada segi lain, kemampuan pertahanan Indonesia ditujukan untuk dan sesuai dengan keunikan posisi grafis Indonesia sebagaimana telah disinggung pada bagian depan tulisan ini, yakni disamping merupakan negara maritim dengan masyarakatnya yang “ multi plural’’, Indonesia juga memiliki wilayah pertahanan yang terserak begitu luas. Karena itu, kemampuannya harus dibina secara relatif merata dengan proporsi yang tepat, baik kekuatan laut (TNI-AL), kekuatan udara (TNI-AU) dan kekuatan darat (TNI-AD), disamping membina kekuatan pemelihara ketertiban umum (polri) secara memadai. Sinergi kekuatan gabungan yang handal dan selalu siap tempur tersebut sangat crusial guna mendapat pembinaan secara terencana dan berkesinambungan. Hal yang biasa disebut “military preparedness’’ (kesiap-siagaan TNI) ini, bersama kekuatan kepolisian, merupakan unsur penting bagi suatu bangsa (national power).

                 Dalam konteks “preventif difen’’, maka TNI-AU dan TNI-AL harus menjadi “ujung tombak” guna mencegah infiltrasi dan subversi kekuatan militer dari luar negeri. Dua kekuatan ilmiah yang paling tepat memikul tanggung jawab untuk mencegah agar kekuatan dari luar negeri tidak sampai memasuki wilayah Indonesia. Sedangkan dalam onteks “pertahanan rakyat semesta’’ maka TNI-AD merupakan kekuatan pokok dan merupakan tulang punggung guna memelihara nasional bersama polri,terutama terhadap bahaya ancaman “kategori C” dan ancaman “kategori D”. Kiranya dalam konteks inilah keberadaan sistem “koter” akan lebih efektif bagi Angkatan Darat dalam menjalankan fungsinya di banyak wilayah,apalagi mengingat persenjataan militer Indonesia masih belum banyak menggunakan teknologi tinggi.

                 Ada satu dimensi yang penting ditekankan di sini, yaitu bahwa pembinaan kemampuan pertahanan Indonesia rupanya tidak bisa terlepas dari faktor sosio-psikologis. Hal itu dapat kita lihat dari konsep atau semboyan “kemanunggalan ABRI-rakyat”, yang dipegang teguh dan di komunikasikan secara intensif oleh pimpinan TNI dengan menggunakan metamorfosa atau analogi ‘ABRI dengan rakyat laksana ikan dengan air”. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari semboyan dan sikap TNI tersebut. Pertama, Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi yang relatif rendah, dan penduduknya berpenghasilan relatif rendah pula. Implikasi dari kondisi ekonomis itu, Indonesia tidak memiliki cukup dana untuk memiliki peralatan yang canggih(berteknologi tinggi) dan memadai bagi militer. Dengan kondisi perekonomian yang masih dalam tahap “developing’ maka amat bagi pemerintahan Indonesia untuk memiliki lembaga militer dengan peralatan dan persenjataan yang memadai dan berteknologi tinggi. kedua, kondisi demografis dan geografis Indonesia mempunyai penduduk yang bersifat “multi-plural” dengan wilayah kepulauan yang berserakan begitu luas sehingga sulit untuk di koordinasikan secara sentral. Dengan kondisi demikian maka, pemberdayaan perahanan akan lebih efektif bila dilakukan dengan lebih banyak mendorong inisiatif dari masyaraka setempat. Ketiga, adalah watak kolektifisme (kekeluargaan,kebersamaan) yang kuat di dalam masyarakat Indonesia. Sifat masyarakat seperti ini mempengaruhi kaum militer yang sedikit banyak akan merasa “terasing” atau “kesepian” bilamana merasa jauh dari rakyat.

                 Karena tiga hal itulah kalangan militer Indonesia selalu merasa kurang nyaman bila merasa ditinggalkan oleh rakyat dan hal itu akan menyebabkan sistem pertahanan semesta menjadi tidak efektif. Namun demikian, perlu ditegaskan disini bahwa dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu canggih maka efektifitas sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta juga tidak akan efektif bilamana tidak dilengkapi oleh sistem persenjataan militer yang berteknologi tinggi.

 

                 Jadi, peranan TNI dalamn sistem hankam adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tanpa adanya TNI maka keadaan suatu negara akan terancam kedaulatannya, mudah di ganggu negara lain. TNI juga sebagai bagian dari komponen bangsa menyerahkan pikiran dan tenaganya semua untuk negara. TNI mempunyai tujuan khusus yakni memberdayakan seluruh potensi wilayah dalam mendukung tugas pertahanan tapi tidak boleh dipisahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dan itu juga bagian dari tanggung jawab TNI dalam pengabdian tugasnya.

 

 

 

 

 

BAB IV

       PENUTUP

 

4.1 SIMPULAN

Peranan TNI dalam sistem keamanan nasional

            Dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan, TNI menjalankan peran sebagai penangkal dan penindak terhadap rancangan yang ada, serta fungsi pemulih. Peran  TNIdalam menangkal dan menindak kini dibatasi hanya pada “setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan,keutuhan wilayah,dan keselamatan bangsa.

 

1.3.   Tugas TNI dalam sistem keamanan nasional

Tugas TNI :

  1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata

2.  Mengatasi pemberontakan bersenjata

3.  Mengatasi aksi terorisme

4. Mengamankan wilayah perbatasan

5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis

6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri

7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah

 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang

11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan

13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)

14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Agenda pembinaan pertahanan Indonesia

     Agenda  berkenaan dengan peningkatan pertahanan Indonesia sebagai bagian dari keamanan nasional. Pada satu segi, pertahanan Indonesia mesti difokuskan dan ditujukan untuk melindungi keselamatan dan ketentraman segenap warga negara Indonesia, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia, dan untuk menangkal serta menghadapi setiap ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dari bentuk ancaman “ kategori A” yang mungkin datang sewaktu-waktu, sekalipun perang dingin dianggap sudah tidak ada lagi. Disamping itu, pertahanan Indonesia sekligus juga ditujukan utuk mencegah agar ancaman “kategori B”, atau “kategori C”, maupun ”kategori D” agar tidak berkembang menjadi ancaman “kategori A”.

 

 

      Jadi, peranan TNI dalamn sistem hankam adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tanpa adanya TNI maka keadaan suatu negara akan terancam kedaulatannya, mudah di ganggu negara lain. TNI juga sebagai bagian dari komponen bangsa menyerahkan pikiran dan tenaganya semua untuk negara. TNI mempunyai tujuan khusus yakni memberdayakan seluruh potensi wilayah dalam mendukung tugas pertahanan tapi tidak boleh dipisahkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dan itu juga bagian dari tanggung jawab TNI dalam pengabdian tugasnya.

 

 

  1. A.    SARAN

Adapun saran dari kelompok kita, sebaiknya kita harus memahami lebih dalam tentang tugas, fugsi, peranan TNI dalam pertahanan nasional. Sehingga kita tahu pengorbanan TNI untuk memepertahankan wilayah kesatuan negara republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Samego,Indria.2000.TNI di  Era Perubahan.Jakarta:Erlangga

Muhaimin.Yahya.2006.Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia.Yogyakarta:Tiara Wacana.

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20TNI.pdf

http://lkbh.uny.ac.id/sites/lkbh.uny.ac.id/files/UU_No3-2002.pdf

http://www.jkpp.org/downloads/PP_34-2002_TataHutan.pdf

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-herinugrah-24326-2-babii.pdf

http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

 

 

 

0

KONSEP-KONSEP DALAM ILMU POLITIK

Ilmu politik memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam politik. Pada paper ini akan dibahas tentang konsep-konsep tersebut, Berikut pembahasannya secara ringkas, padat, dan jelas.

1. Power (Kekuasaan)

Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya Wirtschaft and Gesselshaft menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan,” Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak pertama.”Kekuasaan merupakan konsep politik yang paling banyak dibahas, bahkan kekuasaan dianggap identik dengan politik. Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “Ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

 

Kekuasaan harus dilihat dari dimensi yang saling melengkapinya, yaitu :

a. Potensial – aktual artinya sumber kekuasaan bila belum digunakan maka masih bersifat potensial bila sudah digunakan berarti sudah aktual.

b. Positif – negatif maksudnya kekuasaan apakah untuk mencapai tujuan tertentu (positif) atau untuk mencegah pihak lain (negatif)

c. Konsensus – paksaan kekuasaan bisa berupa kesadaran dan persetujuan (konsensus) bisa juga dengan ketakutan (paksaan) seperti ketakuatan secara fisik, ekonomi dan psikologis.

d. Jabatan – pribadi, kekuasaan di masyarakat modern adalah kekuasaan karena jabatan sedangkan, bila kekuasaan pribadi itu karena kualitas pribadi seseorang.

e. Implisit – eksplisit kekuasaan bisa secara kasat mata dirasakan atau tidak dirasakan

f. Langsung – tidak langsung, maksudnya seberapa besar efektivitas kekuasaan.

 

Sumber kekuasaan terdiri dari :

1. Sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi.

2. kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha.

3. Normatif seperti pemimpin agama, kepala suku atau pemerintah yang diakui.

4. Popularitas pribadi, seperti bintang film, pemain sepakbola.

5. jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, keterampilan.

6. massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, guru.

7. informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik.

 

Sumber kekuasaan juga harus dilengkapi dengan:

v  waktu dan keterampilan.

v  minat dan perhatian.

2. Authority (Kewenangan)

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektevitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya an analysis of social power, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya.

 

3. Influence (Pengaruh)

Norman Barry, seorang ahli, menyatakan bahwa pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan, yang jika seorang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi terbuka bukan merupakan motivasi pendorongnya. Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh tidak bersifat terikat untuk mencapai sebuah tujuan. Pengaruh biasanya bukan faktor satu-satunya yang menentukan tindakan pelakunya, dan masih bersaing dengan faktor lainnya. Bagi pelaku masih ada faktor lain yang menentukannya bertindak. Walaupun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan kekuasaan, pengaruh lebih unggul karena terkadang ia memiliki unsur psikologis dan menyentuh hati, dan karena itu sering berhasil.

4. Persuasion (Ajakan)

Persuasi adalah kemampuan untuk mengajak orang lain agar mengubah sikap dengan argumentasi, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan orang yang mengajak. Dalam politik, persuasi diperlukan untuk memperoleh dukungan. Persuasi disini dilakukan untuk ikut serta dalam suatu komunitas dan mencapai tujuan komunitas tersebut. Persuasi bersifat tidak memaksa dan tidak mengharuskan ikut serta, tapi lebih kepada gagasan untuk melakukan sesuatu. Gagasan ini dinyatakan dalam argumen untuk memengaruhi orang atau kelompok lain.

5. Coercion (Paksaan)

Paksaan merupakan cara yang mengharuskan seseorang atau kelompok untuk mematuhi suatu keputusan. Peragaan kekuasaan atau ancaman berupa paksaan yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemilik kekuasaan. Dalam masyarakat yang bersifat homogen ada konsensus nasional yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Paksaan tidak selalu memengaruhi dan tidak tampak. Dengan demikian, di negara demokratis tetap disadari bahwa paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan hanya digunakan untuk meyakinkan suatu pihak. Contoh dari paksaan yang diberlakukan sekarang adalah sistem ketentuan pajak. Sifat pajak ini memaksa wajib pajak untuk menaati semua yang diberlakukan dan apabila melanggar akan dikenai sanksi.

6. Acquiescence (Perjanjian)

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak membuat janji kepada pihak lain untuk melaksanakan satu hal. Oleh karena itu, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk lisan atau tulisan. Acquiescence diartikan sebagai perjanjian yang disetujui tanpa protes.

 

0

IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi pancasila dibuat untuk membangun bangsa indonesia yang besar dengan keberagaman suku, budaya, agama, serta bahasa. Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logia. Idea berasal dari idein yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedang kata logis berasal dari kata logos dari kata legein yaitu berbicara. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754 – 1836), ketika bergejolaknya Revolusi Prancis untuk mendefinisikan sains tentang ide. Jadi dapat disimpulkan secara bahasa, ideologi adalah pengucapan atau pengutaraan terhadap sesuatu yang terumus di dalam pikiran.Dalam tinjauan terminologis, ideology is Manner or content of thinking characteristic of an individual or class (cara hidup/ tingkah laku atau hasil pemikiran yang menunjukan sifat-sifat tertentu dari seorang individu atau suatu kelas). Ideologi adalah ideas characteristic of a school of thinkers a class of society, a plotitical party or the like (watak/ ciri-ciri hasil pemikiran dari pemikiran suatu kelas di dalam masyarakat atau partai politik atau pun lainnya). Ideologi ternyata memiliki beberapa sifat, yaitu dia harus merupakan pemikiran mendasar dan rasional. Kedua, dari pemikiran mendasar ini dia harus bisa memancarkan sistem untuk mengatur kehidupan. Ketiga, selain kedua hal tadi, dia juga harus memiliki metode praktis bagaimana ideologi tersebut bisa diterapkan, dijaga eksistesinya dan disebarkan.

Ideologi pancasila terdiri atas lima tonggak utama, yaitu :

  1. Ketuhanan yang maha esa.
  2. Kemanusaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pancasila dijadikan ideologi dikerenakan, Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan  rasional. Pancasila telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi. Pancasila pertama kali dikumandangkan oleh Soekarno pada saat berlangsungnya sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI).

Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara. Istilah dasar negara ini kemudian disamakan dengan fundamen, filsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai isi dan arti (unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut). Tepat 64 tahun usia Pancasila, sepatutnya sebagai warga negara Indonesia kembali menyelami kandungan nilai-nilai luhur tersebut.

1

LAPORAN HASIL KARYA SENI RUPA 3 DIMENSI MURNI DAN TERAPAN

 

                     

 

Oleh :

Nurul Hidayati

XII-IPA I / ( 19 )

 

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 WONOAYU

Jl. Pager Ngumbuk – Wonoayu 61261

TAHUN 2011 – 2012

LAPORAN HASIL OBSERVASI KARYA SENI RUPA 3 DIMENSI MURNI DAN TERAPAN

 

 

 

Oleh :

Nurul Hidayati

XII-IPA I / ( 19 )

 

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 WONOAYU

Jl. Pager Ngumbuk – Wonoayu 61261

TAHUN 2011 – 2012

HALAMAN PENGESAHAN

 

Judul :

“LAPORAN HASIL OBSERVASI KARYA SENI RUPA 3 DIMENSI MURNI DAN TERAPAN”

Telah mulai di kerjakan pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2012.

Laporan ini merupakan tugas mata pelajaran Seni Budaya bagi siswa kelas XII SMA Negeri 1 Wonoayu yang berisikan data mengenai Seni Budaya “LAPORAN HASIL OBSERVASI KARYA SENI RUPA 3 DIMENSI MURNI DAN TERAPAN“ Sidoarjo januari 2012.

Laporan ini terbentuk guna memperlancar pembelajaran mata pelajaran Seni Budaya dalam pemahaman tentang “Karya Seni Rupa 3 dimensi murni dan terapan ”. Kepada semua pihak yang telah membantu saya ucapkan terima kasih.

 

Mengetahui,

 

Guru Pembimbing                                                                      Tim Penulis

 

 

R. SETJOADI                                                           

NIP. 19590720 198303 1 031                                             

 

 

KATA PENGANTAR

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT  karena atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan laporan ini yang berjudul “Laporan Hasil Observasi Karya Seni Rupa 3 dimensi murni dan terapan”.

Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Setijoadi selaku guru mata pelajaran Seni Budaya atas perhatian dan dorongan yang telah diberikan dan juga kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah memfasilitasi kami dalam pembuatan laporan ini.

Semoga makalah yang telah saya susun dapat dijadikan gambaran untuk pembuatan laporan yang sama pada tahun  berikutnya serta ada guna dan manfaatnya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna karena itu kami menerima kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

 

 

 

Sidoarjo, 23 januari 2012

 

 

Tim Penulis

 

 

 

 

DAFTAR ISI

Halaman judul                                                                                                                                    i

Halaman pengesahan                                                                                                                         ii

Kata pengantar                                                                                                                       iii

Daftar isi                                                                                                                                 iv

Isi :

  1. Observasi hasil karya seni rupa 3 dimensi murni                                           1
    1. Alat dan bahan                                                                                         1
    2. Gambar alat dan bahan                                                                           2
    3. Proses pembuatan                                                                                     3
    4. Biografi                                                                                                     4
    5. Hasil finishing                                                                                           5
    6. Letak geografis                                                                                          5
  2. Observasi hasil karya seni rupa 3 dimensi terapan                                        6
    1. Alat dan bahan                                                                                         6
    2. Gambar alat dan bahan                                                                           7
    3. Proses pembuatan                                                                                     8
    4. Biografi                                                                                                     8
    5. Hasil finishing                                                                                           9
    6. Letak geografis                                                                                          9

Penutup                                                                                                                       v

 

 

 

 

♦ Karya seni rupa terapan

♥ Sepatu cantik ♥

 

A. Alat dan bahan :

1. Bontek

Fungsi : sebagai bahan dasar sandal
2. Matras atau pencetak

Fungsi : sebagai alat pencetak sandal
3. Plong /Sengotan

Fungsi : untuk memotong bontek
4. Gunting

Fungsi : sebagai alat untuk memotong
5. Palu

Fungsi : untuk menyatukan paku dan hak
6. Pangot

Fungsi :
7. Blender

Fungsi : untuk memasang tamsin
8. Mesin amplas

Fungsi : untuk menghaluskan
9. Klebut

Fungsi : untuk mengukur ukuran sandal
10. Paku

Fungsi : untuk memperkuat hak sepatu agar tidak mudah rusak
11. Tamsin

Fungsi : untuk kekuatan sandal
12. Lem rajawali

Fungsi : untuk merekatkan tamsin di sandal

 

B. Gambar alat dan bahan :

 

 

 

 

 

 

C. Langkah kerja :

a. Plong bontek sesuai dengan ukuran nomor kaki.
b. Kemudian amplas lah pinggiran nya dengan mesin amplas agar halus.
c. Bontek yang sudah dibentuk dan dihaluskan kemudian dilem dan di tempelkan dan diberi       tamsin     sampai tertutupi.                                               
d. Lalu di lem lagi untuk menempelkan kap.
e. Paku hak supaya kuat .
f. Blender untuk memasang tamsin.
g. Untuk hasil finishing beri hiasan dan aksesori supaya menarik dengan menggunakan perekat lem   RAJAWALI dan beri spons supaya empuk dan nyaman dipakai.

D. Biografi usaha :

 


Nama pemilik            : Haji Syafii
Alamat usaha              : desa Modong kecamatan Tulangan.

Usaha rumahan sepatu wanita ini sudah berdiri selama 10 tahun di desa Modong kecmatan  Tulangan, pemilik usaha ini yaitu bapak Haji Syafi’I membuka usahanya diawali dengan pengalaman menjadi tukang pembuat sepatu. Dan sekarang akhrirnya bias mendirikan sebuah industry rumah tangga yang cukup sukses, dengan karyawan berjumlah 11 orang. Pemasaran sepatu tersebut dipasarkan di Jawa Tengah dan Jogja. Dengan pengiriman satu minggu sekali. Pengirimannya pun tergantung karyawan yang mengerjakan sepatu tersebut yaitu kira – kira bisa  menghasilkan 7 kodi atau 140 pasang. Dengan kenutungan yang lumayan besar yaitu 2 juta per minggu.

 

 

 

 

 

E. Hasil Finishing :

 

 

 

 

F. letak geografis:

                                                           

    
    

Perempatan pilang

    

 

    

    

                                                                               

    
    

smaniwa

    

    

                                

    
    

U

    

    

                              

    
    

B

    

    

                              

    
    

T

    

    

                              

    
    

S

    

    

                          

    
    

sidoarjo

    

    

                          

    
    

wonoayu

    

    

    

 

 

 

 

♦ Karya seni rupa murni
                          

♥Hiasan taman ♥


A. Alat dan bahan :


1. Pasir

Fungsi : sebagai bahan dasar pembuatan pilar
2. Semen

Fungsi : sebagai bahan dasar pembuatan pilar
3. Sekrop

Fungsi : untuk mengambil kalsium
4.Cangkul

Fungsi : untuk mengaduk adonan pilar
5. Ember

Fungsi : untuk tempat air
6. Kuas

Fungsi : untuk mengolesi oli di cetakan pilar
7. Kalsium

Fungsi : untuk memperkuat pilar / hiasan taman
8. Oli

Fungsi : supaya adonan tidak lengket dengan cetakannya.

 

 

 

 

 

 

 

B. Gambar alat dan bahan :

 

 

 

 

 

C. Langkah kerja :

1. Semen dan pasir dicampur dengan air
2. Aduklah sampai merata
3. Ayaklah afal dan kalsium untuk campuran bahan
4. Kemudian masukkan kalsium kedalam campuran semen dengan menggunakan lem
5. Adonan semen di cetak sesuai dengan kerangka yang di olesi oli
6. Dijemur 1 hari
7. Setelah kering dibuka

D. Biografi :

Nama              : Muslimin
Alamat                        : Sumput, Sidoarjo
Berdiri             : 1999

Pembeli berasal dari daerah sidoarjo dan surabaya.

 

 

 

 

 

 

E. Hasil finishing :

 

 

 

F. letak geografis :

                                                          

               

    
    

sidoarjo

    

    

                          

    
    

Pilang

    

    

                              

    
    

U

    

    

                              

    
    

B

    

    

                              

    
    

S

    

    

                              

    
    

T

    

    

      

 

 

 

 

 

PENUTUP

 

Kepada semua rekan sejawat, laporan ini belum tentu baik maka perlu ada penambahan-penambahan untuk menjadi lebih kongkrit. Kepada pembaca pembaca  mohon memberi masukan untuk kelengkapan bahan laporan supaya lebih sempurna.

   Mohon kritik kepada pembaca jika ada tulis maupun kekurangan bahasa dapat kami perbaiki dalam edisi berikutnya.

0

Menentukan Kriteria Calon Presiden yang Baik Sesuai dengan Isi Pembukaan UUD 1945

Sebagai seorang pemilih pemula, kita hendaknya bisa berpandai-pandai dalam memilih calon presiden yang  baik, Karena itu akan menentukan masa depan bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang. Oleh karena itu kita harus mampu mengidentifikasi visi dan misi calon presiden tersebut. Kita juga harus mampu mengetahui bagaimana kepribadian calon yang akan kita pilih. Akan lebih baik kalau kita bisa mengikuti forum- forum dialog yang membahas tentang pemilihan presiden agar kita lebih mengetahui bagaimana tata cara pemilu tersebut. Dengan adanya forum dialog tersebut sangat membantu bagi pemilih pemula agar pemilih pemula dapat mengenal calon presiden lebih dekat. Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat membantu para peserta forum untuk memperoleh penjelasan-penjelasan rasional-teoritis tentang kelayakan seorang calon Presiden menjadi Calon Presiden. Memiliki wawasan luas tentang penentuan Calon Presiden pada khususnya dan penyelenggaraan Pilpres pada umumnya. Meningkatkan persepsi yang sama di kalangan aktivis pro demokrasi tentang pentingnya penguatan secara politik dalam menentukan arah dan pilihan publik dalam pertarungan kekuasan Pilpres 2014. Memperkaya referensi akademis menyangkut kelayakan Calon Presiden. Mengidentifikasi nama-nama “Calon Presiden yang layak” untuk dipromosikan dan dikampanyekan kepada rakyat yang memiliki hak suara dalam Pilpers 2014.

Ada beberapa cara dan strategi untuk menentukan calon presiden yang layak. Kriteria kelayakan seorang Calon Presiden yang  pertama adalah kriteria kelayakan “peraturan perundang-undangan”. Kedua, kriteria kelayakan “pemecahan masalah” (problem solving) rakyat yang sedang dihadapi. Ketiga, kriteria kelayakan “sosiologis”, yakni dukungan politik rakyat yang memiliki hak suara dalam Pilpers 2014. Kempat, kriteria kelayakan “kompetensi” sebagai “negarawan” berdasarkan unjuk kerja yaitu  pengetahuan, pengalaman, dan moralitas/integritas. Kelima, kriteria kelayakan “pendanaan” (financial) untuk pembiayaan promosi dan kampanye.

Menurut pendapat saya, ada beberapa Kriteria kelayakan seorang Calon Presiden yaitu diantaranya adalah :

  1. Seorang calon Presiden harus mempunyai agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai.
  2. Seorang calon Presiden harus mempunyai agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.
  3. Seorang calon Presiden harus mempunyai agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam RPJP 2005–2025 sebetulnya telah disebutkan tahapan dan skala prioritas utama RPJM 2010–2014, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), meminimalkan jurang ketimpangan pembangunan antar daerah, peningkatan nilai tambah ekonomi, dan menjaga kualitas lingkungan hidup yang ada di Indonesia.
    Jika diperhatikan, penekanan visi dan misi ekonomi dari pasangan SBY-Boediono lebih banyak pada sisi pemerintahan yang baik (good governance). Pasangan Jusuf Kalla-Wiranto lebih menekankan sisi kemandirian dan kesejahteraan (prosperity) dan pasangan Megawati- Prabowo fokus pada isu kemiskinan (pro-poor policy). Jika dikaji secara lebih mendalam, sebetulnya titik berat pembangunan ketiga pasangan calon sebetulnya saling melengkapi (complementarity objecitves) dan tidak ada yang dapat berdiri di atas salah satu tujuan/isu dengan mengabaikan tujuan/isu lain.
  4. Penyiapan rencana pembangunan jangka menengah yang koheren seperti dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur, mendorong nilai tambah ekonomi, integrasi dengan pasar global, deregulasi di pasar tenaga kerja, program-program sosial, penyederhanaan prosedur administrasi, serta memperjelas hubungan pusat dan daerah.
  5. Untuk mencalonkan diri sebagai Presiden haruslah orang-orang yang dikenal dan terkenal dalam masyarakat. Tidak boleh nama baiknya sudah tercemar atau sedang tercemar atau  ingin mencemarkan sendiri nama baiknya.
  6. Sudah selayaknya Seorang calon Presiden harus mempunyai Visi dan misi yang mengacu kepada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintahan negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Sudah sangat jelas bagi kita, bahwa cita-cita Indonesia Merdeka adalah terwujudnya Negara Kesejahteraan, yakni Indonesia yang mandiri, maju, kuat, adil dan sejahtera. Indonesia yang mandiri merupakan ekspresi kemampuan bangsa untuk secara otonom menentukan arah dan prioritas kebijakannya. Juga kemampuan bangsa untuk memenuhi berbagai kebutuhan rakyatnya secara mandiri,

Kemandirian bangsa di berbagai bidang hendaknya ditopang dengan terwujudnya keadilan. Indonesia yang maju, kuat, mandiri dan adil merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Indonesia yang sejahtera akan tercapai jika manusianya memiliki kualitas sumber daya yang tinggi, memiliki sistem pertahanan yang tangguh, mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri serta terbebas dari berbagai ancaman dan tindak diskriminasi.

Dan sebagai pemilih pemula, hendaknya kita juga jangan mudah terayu akan janji-janji manis para calon presiden, kita juga jangan mudah tergoyahkan dengan adanya money politic yang sudah merajalela tiap kali pemilu diselenggarakan. Gunakanlah hak pilih kita sebaik-baiknya, dan  jangan pernah menjual hak pilih kita hanya demi uang yang tidak seberapa. Karena sebenarnya dengan adanya money politic itu sudah merusak moral bangsa Indonesia dan membuat orang Indonesia tidak dapat mempertahankan pendiriannya hanya karena uang semata.

0

PERILAKU MORAL SEBAGAI PERILAKU YANG DIGARISKAN

PERILAKU MORAL SEBAGAI PERILAKU YANG DIGARISKAN

 

  1. A.      RANGKUMAN

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang Pendekatan yang akan membahas tentang interaksi yang dilakukan begitu kompleks antara pribadi sebagai pelaku moral dan pengambil keputusan dengan jalinan aturan dan peranan yang dirumuskan secara sosial sehingga menjadi suatu sistem sosial. Pendekatan ini menganggap bahwa sebagian besar bentuk perilaku manusia (Bahasa, hukum, sains dan logika, konvensi dan moralitas) dapat dikonseptualisasikan sebagai contoh perilaku yang digariskan oleh aturan tertentu.

Disamping itu, Bab ini juga akan melukiskan penerapan perspektif yang digariskan aturan sehingga akan menghasilkan kesimpulan baru dalam berbagai masalah sentral yang terdapat pada kehidupan manusia. Adapun masalah yang akan menjadi topik perbincangan yaitu Masalah pertama, ialah persoalan mengenai pengaruh relatif dari variabel pribadi dan situasi terhadap tindakan moral dan keputusan moral. Masalah kedua yaitu tentang etik yang universal dan etik yang relatif serta implikasi metaetik dari kerangka konseptual, yang mengandung metafora tentang perilaku insan sebagai prilaku yang digariskan aturan.

Dalam BAB ini, terdapat 2 teori yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu teori peranan psikososial dan hakikat moralitas, agar lebih jelasnya akan kita bahas satu demi satu.

  1. 1.      TEORI PERANAN PSIKOSOSIAL

Secara eksplisit, teori ini menerima suatu pandangan bahwa individu itu merupakan suatu badan moral yang tindakan dan keputusannya berlangsung dalam suatu konteks sistem aturan dan peranan yang ditentukan secara sosial. Teori ini berasal dari tradisi utama dalam teori sosial yang mutakhir, yaitu :

  1. Pendekatan makro
  2. Pendekatan mikro

 

Oleh karena itu, dalam mengambil suatu tindakan kita harus melihat beberapa unsur atau 4 asumsi mengenai tindakan insani yang mendasari pendekatan psikologis, antara lain :

  1. Digariskan oleh aturan.
  2. Bertujuan atau intensional
  3. Antropomorfik
  4. Social

 

 

  1. 2.      HAKIKAT MORALITAS

Teori system terbuka diharapkan memberikan tekanan perhatian terhadap hakikat struktur social yang telah tersusun dan tergantung pada kognitif, sikap, kepercayaan dan harapan dari individu yang termasuk system. System social dapat dikonsepkan menjadi aturan dan peranan. Aturan adalah suatu bimbingan untuk berbuat atau bertindak, Peranan adalah suatu perangkat bagian dari suatu aturan dan ditetapkan oleh individu yang terikat dalam suatu system.

Sedangkan struktur dasar pada konsep moralitas dapat dirumuskan sebagaimana berikutini :

Tahapan 1  :    aturan moralitas yang mengharuskan atau melarang perbuatan / tindakan tertentu.

Tahapan 2  :    hak secara moral yang bersifat timbale balik yang terdapat pada system tersebut.

Tahapan 3  :    prinsip – prinsip yang mendasari terbentuknya moral itu sendiri.

 

 

  1. 3.      PERKEMBANGAN MORAL

Ditinjau dari perspektif peranan psikososial, perkembangan penalaran mencakup perubahan yang dikaitkan dengan perngembangan pemikiran seseorang mengenai aturan moral. Perubahan ini berlangsung melalui 3 dimensi yaitu ukuran persediaan aturan moral, kesadaran akan aturan, serta pemanfaatan atura menjadi pemahaman secara sadar.

Dilihat dari sudut kesadaran akan aturan, perkembangan moral mencakup 3 hal, yaitu :

  1. Tahapan Individualisme,
  2. Tahapan heteronomi, ,
  3. c.       Tahapan otonomi,

 

 

  1. 4.      PENGAMBILAN KEPUTUSAN MORAL
    1. a.      Berbagai tipe Keputusan moral

Pertimbangan moral menuntut suatu keputusan  yang sifatnya bisa berupa perlakuan (Behavioral) ataupun yang distributif. keputusan prilaku yang berupa tindakan (Behavioral) yaitu mengambil suatu keputusan yang mengandung pilihan  untuk mengambil tindakan tertentu. keputusan behavioral bersifat teleologis  yaitu konsekuensi tindakan yang diputuskan adalah sebagai kriteria keputusan. sebaliknya keputusan distributif bersifat deleontologis yaitu kesamaan atau keadilan sebagai kriteria keputusan.

  1. b.      Suatu Model Pengambilan Keputusan Moral

Model pengambilan keputusan yang terdiri dari tiga tahapan yang dimaksudkan guna memberikan tahapan bertahap yang minimal untuk sampai pada kputusan moral tertentu.Model yang bertahap ini merupakan perangkat yang berisi aturan-aturan moral.

 

 

PENELITIAN

Studi 1  :    Pengaruh Situasi Terhadap Pengambilan Keputusan Moral

Penelitian terlebih dahulu  memperlihatkan pengaruh faktor situasi terhadap dimensi perilaku moral. Penelitian lebih akhir memusatkan diri pada identifikasi dari faktor-faktor situasi untuk mempengaruhi keputusan moral dan perilaku.

Studi 2 :    Pengaruh pribadi terhadap pegambilan keputusan

Suatu pendekatan teori peranan psikososial memandang setiap individu yang terdapat dalam suatu sistem sosial tertentu sebagai yang memiliki suatu perbendaharaan skema aturan kognitif yang dapat dimanfaatkannya, dan yang berfungsi sebagai kriteria pengambilan keputusan.

Sebagian besar anak-anak pada usia sekitar 12 tahun, telah dapat mencapai suatu tahapan penalaran moral yang otonom. Dewasa ini tersedia bagan-bagan yang telah dikaji dengan baik, hal ini memudahkan untuk menyimpan dan memperoleh informasi sosial pada berbagai tahapan. Dengan bertopang pada penelitian, telah dikembangkan suatu pengukuran tentang pemberian prioritas berkenaan dengan Nilai Moral (Measure of Moral Value Preference {MMVP} yang menggunakan banyak metode. Metode banyak ragamnya yang digunakan untuk mencakup : pelaporan diri (self-report), penghargaan (recognition), mengingat kembali (recall), serta sebagai pengukuran perbedaan individual yang mencakup skala-skala mengenai keadilan, manfaat dan pragmatisme.

  1. Pertama, kedua skala utama.
  2. Kedua, tiada sebuah skala pun yang termasuk kedalam kerangka respon sosial yang diangkatkan.
  3. Ketiga, semua skala itu menunjukkan reabilitas yang memadai.

 

Studi 3 :    Pengaruh pribadi dan situasi terhadap pengambilan keputusan moral.

Sistem sosial terdiri dari atas perangkat peristiwa perilaku yang saling bertautan dan terjadi berulangkali. Jadi, sistem sosial itu pada interaksi antara individu, dan suatu pendekatang sistematik menggeser fokus konsepnya dari individu yang terisolasi ke individu yang berada dalam konteks sosial.  Dari perspektif sistem itu pengaruh konteks situsional dipandang sebagai suatu komponen integral dari proses pengambilan keputusan moral. Pengaruh faktor situasi terhadap pengambilan keputusan moral diukur dengan menggunakan pengukur (rattings) untuk masing-masing dari keenam situasi hipotesis yang digunakan pada studi 1.

Penggunaan skala pengukuran itu digunakan sebagai pengukur khusus situasi terhadap manfaat menurut perkiraan subjektif ( SEU = U x P ) dan perkiraan subjektif itu mengenai kebenaran ( SEJ = M x N ). Pengaruh relatif dari faktor pribadi dan situasi terhada pengambilan keputusan moral dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression. Akan tetapi prosedur regresi majemuk (multiple regression) bersifat tidak simetris dan tidak memberikna informasi apa-apa mengenai peningkatan penambahan yang merupakan ciri khasnya dan berbagai bersama dalam variabel tunggal dan perangkat variabelnya. Karena tujuan studi inila adalah untukmenguji efek gabungan dari faktor-faktor pribadi dan situasi terhadap pengambilan keputusan moral.

Pendekatan psikososial setidaknya memiliki tiga keuntungan yang signifikan secara konseptual maupun secara empiris, diatas pendekatan yang lebih bersifat pribadi. Pertama, suatu kerangka kerja konseptual, seperti teori peranan psikososial yang memungkinkan untuk memadukan variabel-veriabel situasi dan pribadi memungkinkan pengembangan model-model penjelasan (explanatory models) yang secara empiris lebih kuat dibandingkan dengan model-model yang berfokus pada variabel pribadi maupun variabel situasi. Kedua, pendekatan tersebut memunculkan suatu kerangka kerja yang memungkinkan penjabaran berbagai prosedure untuk mengoperasionalisasikan varibel pribadi maupun variabel situasi itu. ketiga, suatu kerangka konseptual yang secara ekspilisit bersifat psikososial, mencerminkan dengan lebih cermat masalah-masalah yang kaya lagipula kompleks, yang menggariskan pustaka.

 

  1. 5.      BERBAGAI MASALAH METAETIS

Dari masalah metaetis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja konseptual yang dibahas ini setidak-tidaknya memiliki tiga hal implikasi metaetik yang signifikan dan yang ketiganya itu mempunyai kaitannya dengan tindakan manusia, yaitu yang pertama ialah :

  1. Suatu kerangka konseptual kerja konseptual misalnya seperti teori peranan psikososial yang menekankan pada perilaku atau tindakan manusia yang diikatnya oleh suatu aturan.
  2. Selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini menyatakan bahwa keputusan moral adalah keputusan yang sulit.
  3. Yang terakhir adalah bab ini mengajukan pendapatnya bahwa prinsip moral tidak mempunyai makna maupun yustifikasi di luar penggunaannya oleh manusia, baik dengan individu maupun kelompok.
  4. B.     PEMBAHASAN

 

  1. 1.      TEORI PERANAN PSIKOSOSIAL

Teori ini berasal dari tradisi utama dalam teori sosial yang mutakhir, yaitu :

  1. Pendekatan makro, pendekatan ini berdasarkan kepada teori system yang terbuka yang diharapkan memberikan tekanan perhatian terhadap perilaku sosial
  2. Pendekatan mikro, pendekatan ini bertopang pada peranan yang tradisional atau dapat disebut pendekatan heuristic. Sedangakan pendekatan yang paling mendasar baru akan muncul / terlihat pada perilaku manusia yang digariskan oleh aturan

 

Ada 4 asumsi mengenai tindakan insani yang mendasari pendekatan psikologis, antara lain :

  1. a.      Digariskan oleh aturan, menjelaskan bahwa segala tindakan manusia harus selaras den beraturan baik ekplisit maupun implisit, serta dapat diterapkan dalam segala macam kondisi tertentu.
  2. b.      Bertujuan atau intensional, segala tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan atau maksud sebelumnya.
  3. c.       Antropomorfik, menjelaskan bahwa manusia merupakan mahluk yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dalam rangka meraih maksud dan tujuan
  4. d.      Social, manusia sebagai mahluk social harus mampu untuk tetap berkomunikasi dengan manusia lain dalam segala kondisi / situasi apapun, karena perilaku yang berjalan dalam lingkup yang lebih luas akan melahirkan konteks sturktural bagi tindakan yang telah digariskan oleh aturan.

Teori ini menyimpulkan bahwa kondisi psikologis seseorang dapat mempengaruhi tindakan yang akan di ambilnya dan juga menentukan sikapnya dalam bertindak. Suatu contoh orang yang memiliki masalah akan bersikap arogan dan sensitif kepada orang lain dan juga sebaliknya.

  1. 2.      HAKIKAT MORALITAS

Struktur dasar pada konsep moralitas dapat dirumuskan sebagaimana berikut ini :

Tahapan 1  :    aturan moralitas yang mengharuskan atau melarang perbuatan / tindakan tertentu.

Tahapan 2  :    hak secara moral yang bersifat timbale balik yang terdapat pada system tersebut.

Tahapan 3  :    prinsip – prinsip yang mendasari terbentuknya moral itu sendiri.

 

  1. 3.      PERKEMBANGAN MORAL

Perkembangan moral mencakup 3 hal, yaitu :

  1. Tahapan Individualisme, tahapan ini ditandai dengan pemanfaatan aturan secara instrumental tanpa disertai pemahaman secara sadar bahwa aturan itu adalah sebuah kesadaran.
  2. Tahapan heteronomi, hakikat aturan sebagai kewajiban mulai dikenali oleh anak akan tetapi masih menganggap sumber kewajiban itu masih bersifat lahiriah,
  3. Tahapan otonomi, pada masa ini seorang anak menganggap bahwa aturan adalah suatu keinginan yang bersifat internal dan memiliki timbale balik.

 

 

  1. 4.      PENGAMBILAN KEPUTUSAN MORAL
    1. a.      Berbagai tipe Keputusan moral

Keputusan behavioral yang tidak sederhana mengandung konsekuensi bagi si pengambil keputusan dan orang lain. Sebaliknya keputusan yang bersifat distributif  memberi kesempatan kepada pengambil keputusan untuk memilih antara dua atau lebih kemungkinan  terhadap suatu tindakan yang terkandung dalam sistem yang bersangkutan, misalnya suatu keputusan tentang pembagian, hak dan kewajiban, hadiah ataupun hukuman.

  1. b.      Suatu Model Pengambilan Keputusan Moral

Adapun penelitian yang digariskan disini memusatkan perhatian pada interaksi antara proses pengambilan keputusan secara individual dengan persoalan sistem yang mencirikan situasi yang memerlukan pengambilan keputusan moral.Dalam studi ini disajikan data dari tiga buah penelitian yang didesain untuk menguji pengaruh variabel situasi dan pribadi terhadap pengambilan keputusan moral.

 

 

Studi 1  :      Pengaruh Situasi Terhadap Pengambilan Keputusan Moral

Pendekatan ini lebih lanjut mengajukan bahwa kriteria yang digunakan dalam situasi tertentu mempengaruhi keadaan situasi yang dinilai selama proses pengambilan keputusan.Faktor-faktor situasional  mempengaruhi pengambilan keputusan dengan jalan mempengaruhi kebenaran yang diharapkan secara subjektif dikaitkan dengan kemungkinan penyebaran atau distribusi.

Sehubungan dengan keputusan distributif prinsip moral yang paling diprioritaskan adalah ialah prinsip keadilan sedangkan dalam keputusan Behavioral, prinsip pragmatisme lah yang paling banyak diberikan sebagai priorotas.Kemudian menyusul prinsip manfaat.Kedua prinsip itu merupakan prinsip bersifat teleologis.Studi yang pertama menunjukan untuk merumuskan secara operasional dua tipe pengambilan keputusan moral relatif berbeda, dan tipe dari situasi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penentuan prinsip moral yang dianggap lebih tepat untuk diprioritaskan penggunaanya.

Seperti misalnya apabila kita menemukan sebuah handphone di pinggir jalan. Apabila kita berada dalam posisi sangat membutuhkan uang, maka kita pasti akan mengambilnya dan tidak mengembalikannya, akan tetapi apabila kita sedang barada dalam situasi tidak mendesak kita pasti akan mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya.

 

 

Studi 2 :   Pengaruh pribadi terhadap pegambilan keputusan

Sebagian besar anak-anak pada usia sekitar 12 tahun, telah dapat mencapai suatu tahapan penalaran moral yang otonom. Dewasa ini tersedia bagan-bagan yang telah dikaji dengan baik, hal ini memudahkan untuk menyimpan dan memperoleh informasi sosial pada berbagai tahapan. Dengan bertopang pada penelitian, telah dikembangkan suatu pengukuran tentang pemberian prioritas berkenaan dengan Nilai Moral (Measure of Moral Value Preference {MMVP} yang menggunakan banyak metode. Metode banyak ragamnya yang digunakan untuk mencakup : pelaporan diri (self-report), penghargaan (recognition), mengingat kembali (recall), serta sebagai pengukuran perbedaan individual yang mencakup skala-skala mengenai keadilan, manfaat dan pragmatisme.

  1. Pertama, kedua skala utama, yaitu keadilan dan manfaat, tampaknya mengatur dimensi-dimensi yang tidak berkolerasi.
  2. Kedua, tiada sebuah skala pun yang termasuk kedalam kerangka respon sosial yang diangkatkan, sikap mempertahankan diri, prasangka yang berkaitan dengan jenis atau efek dari IQ.
  3. Ketiga, semua skala itu menunjukkan reabilitas yang memadai. MMVP dapat digunakan sebagai suatu pengukuran referensi nilai moral untuk studi berikut.

seperti misalnya apabila kita menemukan sebuah handphone dipinggir jalan. Dan kita berasal dari lingkungan baik-baik, maka kita pasti akan mengembalikannya. Akan tetapi apabila kita berada dalam lingkungan yang kurang baik maka kita pasti akan mengambilnya dan tidak mengembalikannya.

 

Studi 3 :   Pengaruh pribadi dan situasi terhadap pengambilan keputusan moral.

Pendekatan psikososial setidaknya memiliki tiga keuntungan yang signifikan secara konseptual maupun secara empiris, diatas pendekatan yang lebih bersifat pribadi. Pertama, suatu kerangka kerja konseptual, seperti teori peranan psikososial yang memungkinkan untuk memadukan variabel-veriabel situasi dan pribadi memungkinkan pengembangan model-model penjelasan (explanatory models) yang secara empiris lebih kuat dibandingkan dengan model-model yang berfokus pada variabel pribadi maupun variabel situasi. Kedua, pendekatan tersebut memunculkan suatu kerangka kerja yang memungkinkan penjabaran berbagai prosedure untuk mengoperasionalisasikan varibel pribadi maupun variabel situasi itu. ketiga, suatu kerangka konseptual yang secara ekspilisit bersifat psikososial, mencerminkan dengan lebih cermat masalah-masalah yang kaya lagipula kompleks, yang menggariskan pustaka.

 

 

  1. 5.      BERBAGAI MASALAH METAETIS

Dari masalah metaetis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja konseptual yang dibahas ini setidak-tidaknya memiliki tiga hal implikasi metaetik yang signifikan dan yang ketiganya itu mempunyai kaitannya dengan tindakan manusia, yaitu yang pertama ialah :

  1. Suatu kerangka konseptual kerja konseptual misalnya seperti teori peranan psikososial yang menekankan pada perilaku atau tindakan manusia yang diikatnya oleh suatu aturan. Dengan begitu maka secara fundamentalnya tidak sama dengan tindakan fenomena alam yang telah ditentukan oleh hukum (law-governed). Pandangan ini juga mempunyai anggapan bahwa manusia itu menyelaraskan diri dengan aturan moral dan sosial yang kolektif diciptakan, mungkin dapat diubah, misalnya dengan pengorganisasian sosial yang menata kehidupan dan sebaliknya hukum fisik tidak mungkin dapat diubah atau diciptakan manusia.
  2. Selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini menyatakan bahwa keputusan moral adalah keputusan yang sulit. Penyebabnya adalah bukan semata-mata keputusan itu mempunyai sifat yang kompleks akan tetapi juga keputusan itu yidak didapatkan kebenaran/yustifikasinya yang tuntas dan mutlak.
  3. Yang terakhir adalah bab ini mengajukan pendapatnya bahwa prinsip moral tidak mempunyai makna maupun yustifikasi di luar penggunaannya oleh manusia, baik dengan individu maupun kelompok. Dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban mengenai pengambilan keputusan moral ada dipundak individu-individu dan tidak ada pada sistem atau kelompoknnya. Sebab dalam dunia ini kebanyakan menempatkan manusia dalam berbagai situasi yang menuntut pengambilan keputusan yang sulit dan kompleks.

 

 

C.  KESIMPULAN

Kesimpulan dari bab ini bahwa kerangka kerja konseptual yang dibahas ini setidak-tidaknya memiliki tiga bulir implikasi metaetik yang signifikan. Yang pertama, suatu kerangka kerja konseptual seperti teori peranan psikososial yang menekankan sifat perilaku manusia yang digariskan aturan itu, mendorong kita untuk mengenali sifat organisasi sosial yang terencana dan tersusun.

Kedua, dari pendekatan yang dilakukan, menyatakan bahwa keputusan moral merupakan keputusan yang sulit, bukan semata-mata keputusan moral itu memang kompleks sifatnya, melainkan juga karena keputusan moral itu merupakan keputusan yang tidak didapatkan pembenaran(yustifikasinya) yang tuntas dan mutlak. Semua sistem sosial itu sama-sama menunjukkan kesamaan struktural, dan walaupun semua aturan dan prinsip yang menyusun sistem sosial itu (keadilan, kegunaan, instrumentalisme, dan sebagainya) memiliki sistem yang sama, namun pada akhirnya sistem sosialnya sendiri yang merancang dan memutuskan.

Ketiga, bab ini mengajukan pendapat bahwa prinsip-prinsip moral tidak mempunyai arti maupun yustifikasi di luar penggunaannya oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Sistem sosial itu tidak berada terlepas dari individu-individu yang menganut sistem yang bersangkutan dan merupakan keputusan yang internasional, yang dibuat oleh individu-individu yang diarahkan oleh dirinya sendiri dan yang harus memikul pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan tersebut.

Jadi, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengenai pengambilan keputusan moral berada pada pundak individu-individu, dan tidak pada sistem atau prinsip.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Allport, f. H. A theory of enestruence (event stucture theory): Report of progress. American psychologist, 1967, 22, 1-24

Banton, M. Roles: An introduction to the studi of social relations. New York: basic books, 1965.

Kohlberg, L. Stages and sequence: The cognitif-development approach. Dalam T. Lickona (Ed.), Moral development and behavior: Theory, research, and social issues. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.

PERILAKU MORAL SEBAGAI PERILAKU YANG DIGARISKAN

 

  1. A.      RANGKUMAN

Pada BAB ini akan dijelaskan tentang Pendekatan yang akan membahas tentang interaksi yang dilakukan begitu kompleks antara pribadi sebagai pelaku moral dan pengambil keputusan dengan jalinan aturan dan peranan yang dirumuskan secara sosial sehingga menjadi suatu sistem sosial. Pendekatan ini menganggap bahwa sebagian besar bentuk perilaku manusia (Bahasa, hukum, sains dan logika, konvensi dan moralitas) dapat dikonseptualisasikan sebagai contoh perilaku yang digariskan oleh aturan tertentu.

Disamping itu, Bab ini juga akan melukiskan penerapan perspektif yang digariskan aturan sehingga akan menghasilkan kesimpulan baru dalam berbagai masalah sentral yang terdapat pada kehidupan manusia. Adapun masalah yang akan menjadi topik perbincangan yaitu Masalah pertama, ialah persoalan mengenai pengaruh relatif dari variabel pribadi dan situasi terhadap tindakan moral dan keputusan moral. Masalah kedua yaitu tentang etik yang universal dan etik yang relatif serta implikasi metaetik dari kerangka konseptual, yang mengandung metafora tentang perilaku insan sebagai prilaku yang digariskan aturan.

Dalam BAB ini, terdapat 2 teori yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu teori peranan psikososial dan hakikat moralitas, agar lebih jelasnya akan kita bahas satu demi satu.

  1. 1.      TEORI PERANAN PSIKOSOSIAL

Secara eksplisit, teori ini menerima suatu pandangan bahwa individu itu merupakan suatu badan moral yang tindakan dan keputusannya berlangsung dalam suatu konteks sistem aturan dan peranan yang ditentukan secara sosial. Teori ini berasal dari tradisi utama dalam teori sosial yang mutakhir, yaitu :

  1. Pendekatan makro
  2. Pendekatan mikro

 

Oleh karena itu, dalam mengambil suatu tindakan kita harus melihat beberapa unsur atau 4 asumsi mengenai tindakan insani yang mendasari pendekatan psikologis, antara lain :

  1. Digariskan oleh aturan.
  2. Bertujuan atau intensional
  3. Antropomorfik
  4. Social

 

 

  1. 2.      HAKIKAT MORALITAS

Teori system terbuka diharapkan memberikan tekanan perhatian terhadap hakikat struktur social yang telah tersusun dan tergantung pada kognitif, sikap, kepercayaan dan harapan dari individu yang termasuk system. System social dapat dikonsepkan menjadi aturan dan peranan. Aturan adalah suatu bimbingan untuk berbuat atau bertindak, Peranan adalah suatu perangkat bagian dari suatu aturan dan ditetapkan oleh individu yang terikat dalam suatu system.

Sedangkan struktur dasar pada konsep moralitas dapat dirumuskan sebagaimana berikutini :

Tahapan 1  :    aturan moralitas yang mengharuskan atau melarang perbuatan / tindakan tertentu.

Tahapan 2  :    hak secara moral yang bersifat timbale balik yang terdapat pada system tersebut.

Tahapan 3  :    prinsip – prinsip yang mendasari terbentuknya moral itu sendiri.

 

 

  1. 3.      PERKEMBANGAN MORAL

Ditinjau dari perspektif peranan psikososial, perkembangan penalaran mencakup perubahan yang dikaitkan dengan perngembangan pemikiran seseorang mengenai aturan moral. Perubahan ini berlangsung melalui 3 dimensi yaitu ukuran persediaan aturan moral, kesadaran akan aturan, serta pemanfaatan atura menjadi pemahaman secara sadar.

Dilihat dari sudut kesadaran akan aturan, perkembangan moral mencakup 3 hal, yaitu :

  1. Tahapan Individualisme,
  2. Tahapan heteronomi, ,
  3. c.       Tahapan otonomi,

 

 

  1. 4.      PENGAMBILAN KEPUTUSAN MORAL
    1. a.      Berbagai tipe Keputusan moral

Pertimbangan moral menuntut suatu keputusan  yang sifatnya bisa berupa perlakuan (Behavioral) ataupun yang distributif. keputusan prilaku yang berupa tindakan (Behavioral) yaitu mengambil suatu keputusan yang mengandung pilihan  untuk mengambil tindakan tertentu. keputusan behavioral bersifat teleologis  yaitu konsekuensi tindakan yang diputuskan adalah sebagai kriteria keputusan. sebaliknya keputusan distributif bersifat deleontologis yaitu kesamaan atau keadilan sebagai kriteria keputusan.

  1. b.      Suatu Model Pengambilan Keputusan Moral

Model pengambilan keputusan yang terdiri dari tiga tahapan yang dimaksudkan guna memberikan tahapan bertahap yang minimal untuk sampai pada kputusan moral tertentu.Model yang bertahap ini merupakan perangkat yang berisi aturan-aturan moral.

 

 

PENELITIAN

Studi 1  :    Pengaruh Situasi Terhadap Pengambilan Keputusan Moral

Penelitian terlebih dahulu  memperlihatkan pengaruh faktor situasi terhadap dimensi perilaku moral. Penelitian lebih akhir memusatkan diri pada identifikasi dari faktor-faktor situasi untuk mempengaruhi keputusan moral dan perilaku.

Studi 2 :    Pengaruh pribadi terhadap pegambilan keputusan

Suatu pendekatan teori peranan psikososial memandang setiap individu yang terdapat dalam suatu sistem sosial tertentu sebagai yang memiliki suatu perbendaharaan skema aturan kognitif yang dapat dimanfaatkannya, dan yang berfungsi sebagai kriteria pengambilan keputusan.

Sebagian besar anak-anak pada usia sekitar 12 tahun, telah dapat mencapai suatu tahapan penalaran moral yang otonom. Dewasa ini tersedia bagan-bagan yang telah dikaji dengan baik, hal ini memudahkan untuk menyimpan dan memperoleh informasi sosial pada berbagai tahapan. Dengan bertopang pada penelitian, telah dikembangkan suatu pengukuran tentang pemberian prioritas berkenaan dengan Nilai Moral (Measure of Moral Value Preference {MMVP} yang menggunakan banyak metode. Metode banyak ragamnya yang digunakan untuk mencakup : pelaporan diri (self-report), penghargaan (recognition), mengingat kembali (recall), serta sebagai pengukuran perbedaan individual yang mencakup skala-skala mengenai keadilan, manfaat dan pragmatisme.

  1. Pertama, kedua skala utama.
  2. Kedua, tiada sebuah skala pun yang termasuk kedalam kerangka respon sosial yang diangkatkan.
  3. Ketiga, semua skala itu menunjukkan reabilitas yang memadai.

 

Studi 3 :    Pengaruh pribadi dan situasi terhadap pengambilan keputusan moral.

Sistem sosial terdiri dari atas perangkat peristiwa perilaku yang saling bertautan dan terjadi berulangkali. Jadi, sistem sosial itu pada interaksi antara individu, dan suatu pendekatang sistematik menggeser fokus konsepnya dari individu yang terisolasi ke individu yang berada dalam konteks sosial.  Dari perspektif sistem itu pengaruh konteks situsional dipandang sebagai suatu komponen integral dari proses pengambilan keputusan moral. Pengaruh faktor situasi terhadap pengambilan keputusan moral diukur dengan menggunakan pengukur (rattings) untuk masing-masing dari keenam situasi hipotesis yang digunakan pada studi 1.

Penggunaan skala pengukuran itu digunakan sebagai pengukur khusus situasi terhadap manfaat menurut perkiraan subjektif ( SEU = U x P ) dan perkiraan subjektif itu mengenai kebenaran ( SEJ = M x N ). Pengaruh relatif dari faktor pribadi dan situasi terhada pengambilan keputusan moral dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression. Akan tetapi prosedur regresi majemuk (multiple regression) bersifat tidak simetris dan tidak memberikna informasi apa-apa mengenai peningkatan penambahan yang merupakan ciri khasnya dan berbagai bersama dalam variabel tunggal dan perangkat variabelnya. Karena tujuan studi inila adalah untukmenguji efek gabungan dari faktor-faktor pribadi dan situasi terhadap pengambilan keputusan moral.

Pendekatan psikososial setidaknya memiliki tiga keuntungan yang signifikan secara konseptual maupun secara empiris, diatas pendekatan yang lebih bersifat pribadi. Pertama, suatu kerangka kerja konseptual, seperti teori peranan psikososial yang memungkinkan untuk memadukan variabel-veriabel situasi dan pribadi memungkinkan pengembangan model-model penjelasan (explanatory models) yang secara empiris lebih kuat dibandingkan dengan model-model yang berfokus pada variabel pribadi maupun variabel situasi. Kedua, pendekatan tersebut memunculkan suatu kerangka kerja yang memungkinkan penjabaran berbagai prosedure untuk mengoperasionalisasikan varibel pribadi maupun variabel situasi itu. ketiga, suatu kerangka konseptual yang secara ekspilisit bersifat psikososial, mencerminkan dengan lebih cermat masalah-masalah yang kaya lagipula kompleks, yang menggariskan pustaka.

 

  1. 5.      BERBAGAI MASALAH METAETIS

Dari masalah metaetis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja konseptual yang dibahas ini setidak-tidaknya memiliki tiga hal implikasi metaetik yang signifikan dan yang ketiganya itu mempunyai kaitannya dengan tindakan manusia, yaitu yang pertama ialah :

  1. Suatu kerangka konseptual kerja konseptual misalnya seperti teori peranan psikososial yang menekankan pada perilaku atau tindakan manusia yang diikatnya oleh suatu aturan.
  2. Selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini menyatakan bahwa keputusan moral adalah keputusan yang sulit.
  3. Yang terakhir adalah bab ini mengajukan pendapatnya bahwa prinsip moral tidak mempunyai makna maupun yustifikasi di luar penggunaannya oleh manusia, baik dengan individu maupun kelompok.
  4. B.     PEMBAHASAN

 

  1. 1.      TEORI PERANAN PSIKOSOSIAL

Teori ini berasal dari tradisi utama dalam teori sosial yang mutakhir, yaitu :

  1. Pendekatan makro, pendekatan ini berdasarkan kepada teori system yang terbuka yang diharapkan memberikan tekanan perhatian terhadap perilaku sosial
  2. Pendekatan mikro, pendekatan ini bertopang pada peranan yang tradisional atau dapat disebut pendekatan heuristic. Sedangakan pendekatan yang paling mendasar baru akan muncul / terlihat pada perilaku manusia yang digariskan oleh aturan

 

Ada 4 asumsi mengenai tindakan insani yang mendasari pendekatan psikologis, antara lain :

  1. a.      Digariskan oleh aturan, menjelaskan bahwa segala tindakan manusia harus selaras den beraturan baik ekplisit maupun implisit, serta dapat diterapkan dalam segala macam kondisi tertentu.
  2. b.      Bertujuan atau intensional, segala tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan atau maksud sebelumnya.
  3. c.       Antropomorfik, menjelaskan bahwa manusia merupakan mahluk yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dalam rangka meraih maksud dan tujuan
  4. d.      Social, manusia sebagai mahluk social harus mampu untuk tetap berkomunikasi dengan manusia lain dalam segala kondisi / situasi apapun, karena perilaku yang berjalan dalam lingkup yang lebih luas akan melahirkan konteks sturktural bagi tindakan yang telah digariskan oleh aturan.

Teori ini menyimpulkan bahwa kondisi psikologis seseorang dapat mempengaruhi tindakan yang akan di ambilnya dan juga menentukan sikapnya dalam bertindak. Suatu contoh orang yang memiliki masalah akan bersikap arogan dan sensitif kepada orang lain dan juga sebaliknya.

  1. 2.      HAKIKAT MORALITAS

Struktur dasar pada konsep moralitas dapat dirumuskan sebagaimana berikut ini :

Tahapan 1  :    aturan moralitas yang mengharuskan atau melarang perbuatan / tindakan tertentu.

Tahapan 2  :    hak secara moral yang bersifat timbale balik yang terdapat pada system tersebut.

Tahapan 3  :    prinsip – prinsip yang mendasari terbentuknya moral itu sendiri.

 

  1. 3.      PERKEMBANGAN MORAL

Perkembangan moral mencakup 3 hal, yaitu :

  1. Tahapan Individualisme, tahapan ini ditandai dengan pemanfaatan aturan secara instrumental tanpa disertai pemahaman secara sadar bahwa aturan itu adalah sebuah kesadaran.
  2. Tahapan heteronomi, hakikat aturan sebagai kewajiban mulai dikenali oleh anak akan tetapi masih menganggap sumber kewajiban itu masih bersifat lahiriah,
  3. Tahapan otonomi, pada masa ini seorang anak menganggap bahwa aturan adalah suatu keinginan yang bersifat internal dan memiliki timbale balik.

 

 

  1. 4.      PENGAMBILAN KEPUTUSAN MORAL
    1. a.      Berbagai tipe Keputusan moral

Keputusan behavioral yang tidak sederhana mengandung konsekuensi bagi si pengambil keputusan dan orang lain. Sebaliknya keputusan yang bersifat distributif  memberi kesempatan kepada pengambil keputusan untuk memilih antara dua atau lebih kemungkinan  terhadap suatu tindakan yang terkandung dalam sistem yang bersangkutan, misalnya suatu keputusan tentang pembagian, hak dan kewajiban, hadiah ataupun hukuman.

  1. b.      Suatu Model Pengambilan Keputusan Moral

Adapun penelitian yang digariskan disini memusatkan perhatian pada interaksi antara proses pengambilan keputusan secara individual dengan persoalan sistem yang mencirikan situasi yang memerlukan pengambilan keputusan moral.Dalam studi ini disajikan data dari tiga buah penelitian yang didesain untuk menguji pengaruh variabel situasi dan pribadi terhadap pengambilan keputusan moral.

 

 

Studi 1  :      Pengaruh Situasi Terhadap Pengambilan Keputusan Moral

Pendekatan ini lebih lanjut mengajukan bahwa kriteria yang digunakan dalam situasi tertentu mempengaruhi keadaan situasi yang dinilai selama proses pengambilan keputusan.Faktor-faktor situasional  mempengaruhi pengambilan keputusan dengan jalan mempengaruhi kebenaran yang diharapkan secara subjektif dikaitkan dengan kemungkinan penyebaran atau distribusi.

Sehubungan dengan keputusan distributif prinsip moral yang paling diprioritaskan adalah ialah prinsip keadilan sedangkan dalam keputusan Behavioral, prinsip pragmatisme lah yang paling banyak diberikan sebagai priorotas.Kemudian menyusul prinsip manfaat.Kedua prinsip itu merupakan prinsip bersifat teleologis.Studi yang pertama menunjukan untuk merumuskan secara operasional dua tipe pengambilan keputusan moral relatif berbeda, dan tipe dari situasi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penentuan prinsip moral yang dianggap lebih tepat untuk diprioritaskan penggunaanya.

Seperti misalnya apabila kita menemukan sebuah handphone di pinggir jalan. Apabila kita berada dalam posisi sangat membutuhkan uang, maka kita pasti akan mengambilnya dan tidak mengembalikannya, akan tetapi apabila kita sedang barada dalam situasi tidak mendesak kita pasti akan mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya.

 

 

Studi 2 :   Pengaruh pribadi terhadap pegambilan keputusan

Sebagian besar anak-anak pada usia sekitar 12 tahun, telah dapat mencapai suatu tahapan penalaran moral yang otonom. Dewasa ini tersedia bagan-bagan yang telah dikaji dengan baik, hal ini memudahkan untuk menyimpan dan memperoleh informasi sosial pada berbagai tahapan. Dengan bertopang pada penelitian, telah dikembangkan suatu pengukuran tentang pemberian prioritas berkenaan dengan Nilai Moral (Measure of Moral Value Preference {MMVP} yang menggunakan banyak metode. Metode banyak ragamnya yang digunakan untuk mencakup : pelaporan diri (self-report), penghargaan (recognition), mengingat kembali (recall), serta sebagai pengukuran perbedaan individual yang mencakup skala-skala mengenai keadilan, manfaat dan pragmatisme.

  1. Pertama, kedua skala utama, yaitu keadilan dan manfaat, tampaknya mengatur dimensi-dimensi yang tidak berkolerasi.
  2. Kedua, tiada sebuah skala pun yang termasuk kedalam kerangka respon sosial yang diangkatkan, sikap mempertahankan diri, prasangka yang berkaitan dengan jenis atau efek dari IQ.
  3. Ketiga, semua skala itu menunjukkan reabilitas yang memadai. MMVP dapat digunakan sebagai suatu pengukuran referensi nilai moral untuk studi berikut.

seperti misalnya apabila kita menemukan sebuah handphone dipinggir jalan. Dan kita berasal dari lingkungan baik-baik, maka kita pasti akan mengembalikannya. Akan tetapi apabila kita berada dalam lingkungan yang kurang baik maka kita pasti akan mengambilnya dan tidak mengembalikannya.

 

Studi 3 :   Pengaruh pribadi dan situasi terhadap pengambilan keputusan moral.

Pendekatan psikososial setidaknya memiliki tiga keuntungan yang signifikan secara konseptual maupun secara empiris, diatas pendekatan yang lebih bersifat pribadi. Pertama, suatu kerangka kerja konseptual, seperti teori peranan psikososial yang memungkinkan untuk memadukan variabel-veriabel situasi dan pribadi memungkinkan pengembangan model-model penjelasan (explanatory models) yang secara empiris lebih kuat dibandingkan dengan model-model yang berfokus pada variabel pribadi maupun variabel situasi. Kedua, pendekatan tersebut memunculkan suatu kerangka kerja yang memungkinkan penjabaran berbagai prosedure untuk mengoperasionalisasikan varibel pribadi maupun variabel situasi itu. ketiga, suatu kerangka konseptual yang secara ekspilisit bersifat psikososial, mencerminkan dengan lebih cermat masalah-masalah yang kaya lagipula kompleks, yang menggariskan pustaka.

 

 

  1. 5.      BERBAGAI MASALAH METAETIS

Dari masalah metaetis ini kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka kerja konseptual yang dibahas ini setidak-tidaknya memiliki tiga hal implikasi metaetik yang signifikan dan yang ketiganya itu mempunyai kaitannya dengan tindakan manusia, yaitu yang pertama ialah :

  1. Suatu kerangka konseptual kerja konseptual misalnya seperti teori peranan psikososial yang menekankan pada perilaku atau tindakan manusia yang diikatnya oleh suatu aturan. Dengan begitu maka secara fundamentalnya tidak sama dengan tindakan fenomena alam yang telah ditentukan oleh hukum (law-governed). Pandangan ini juga mempunyai anggapan bahwa manusia itu menyelaraskan diri dengan aturan moral dan sosial yang kolektif diciptakan, mungkin dapat diubah, misalnya dengan pengorganisasian sosial yang menata kehidupan dan sebaliknya hukum fisik tidak mungkin dapat diubah atau diciptakan manusia.
  2. Selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini menyatakan bahwa keputusan moral adalah keputusan yang sulit. Penyebabnya adalah bukan semata-mata keputusan itu mempunyai sifat yang kompleks akan tetapi juga keputusan itu yidak didapatkan kebenaran/yustifikasinya yang tuntas dan mutlak.
  3. Yang terakhir adalah bab ini mengajukan pendapatnya bahwa prinsip moral tidak mempunyai makna maupun yustifikasi di luar penggunaannya oleh manusia, baik dengan individu maupun kelompok. Dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban mengenai pengambilan keputusan moral ada dipundak individu-individu dan tidak ada pada sistem atau kelompoknnya. Sebab dalam dunia ini kebanyakan menempatkan manusia dalam berbagai situasi yang menuntut pengambilan keputusan yang sulit dan kompleks.

 

 

C.  KESIMPULAN

Kesimpulan dari bab ini bahwa kerangka kerja konseptual yang dibahas ini setidak-tidaknya memiliki tiga bulir implikasi metaetik yang signifikan. Yang pertama, suatu kerangka kerja konseptual seperti teori peranan psikososial yang menekankan sifat perilaku manusia yang digariskan aturan itu, mendorong kita untuk mengenali sifat organisasi sosial yang terencana dan tersusun.

Kedua, dari pendekatan yang dilakukan, menyatakan bahwa keputusan moral merupakan keputusan yang sulit, bukan semata-mata keputusan moral itu memang kompleks sifatnya, melainkan juga karena keputusan moral itu merupakan keputusan yang tidak didapatkan pembenaran(yustifikasinya) yang tuntas dan mutlak. Semua sistem sosial itu sama-sama menunjukkan kesamaan struktural, dan walaupun semua aturan dan prinsip yang menyusun sistem sosial itu (keadilan, kegunaan, instrumentalisme, dan sebagainya) memiliki sistem yang sama, namun pada akhirnya sistem sosialnya sendiri yang merancang dan memutuskan.

Ketiga, bab ini mengajukan pendapat bahwa prinsip-prinsip moral tidak mempunyai arti maupun yustifikasi di luar penggunaannya oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Sistem sosial itu tidak berada terlepas dari individu-individu yang menganut sistem yang bersangkutan dan merupakan keputusan yang internasional, yang dibuat oleh individu-individu yang diarahkan oleh dirinya sendiri dan yang harus memikul pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan tersebut.

Jadi, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengenai pengambilan keputusan moral berada pada pundak individu-individu, dan tidak pada sistem atau prinsip.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Allport, f. H. A theory of enestruence (event stucture theory): Report of progress. American psychologist, 1967, 22, 1-24

Banton, M. Roles: An introduction to the studi of social relations. New York: basic books, 1965.

Kohlberg, L. Stages and sequence: The cognitif-development approach. Dalam T. Lickona (Ed.), Moral development and behavior: Theory, research, and social issues. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.